Menkeu Suahasil Nazara Siapkan Belanja Rp1.300 Triliun di Kuartal IV

IBUKOTAKINI.COM – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah menjelang akhir 2026 bukan berarti menghentikan belanja negara. 

Pemerintah justru menyiapkan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp1.300 triliun pada kuartal IV 2026 untuk menjaga aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Suahasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers setelah melaporkan perkembangan ekonomi dan pelaksanaan APBN kepada Presiden Prabowo Subianto, Senin (19/10/2026). Pemerintah akan terus mencermati dinamika ekonomi global sekaligus menelaah efektivitas anggaran untuk sisa tahun ini.

“Kalau kita mengatakan efisiensi anggaran, itu bukan berarti bahwa menyetop anggaran. Karena untuk Q4 ini APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun,” ujar Suahasil.

BACA JUGA:

Prabowo Siapkan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK Daerah Tahun 2027 - ibukotakini.com

Menurut dia, nilai belanja negara pada kuartal IV 2026 tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai sekitar Rp1.200 triliun.

Peningkatan belanja ini diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, menjaga keberlangsungan layanan publik, serta memperkuat perlindungan sosial.

Ekonomi Global Bergejolak, Indonesia Jaga Stabilitas

Suahasil mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi dunia yang masih diwarnai ketidakpastian. Kondisi ekonomi Amerika Serikat, termasuk inflasi yang masih tinggi, serta dinamika di Eropa menjadi sejumlah faktor yang perlu diantisipasi karena berpotensi memengaruhi perekonomian domestik.

Di tengah tekanan eksternal tersebut, pemerintah menilai kondisi ekonomi makro Indonesia masih memiliki daya tahan yang kuat.

BACA JUGA:

34,55 Persen Jalan Nasional ke Kutai Barat Rusak - ibukotakini.com

“Kami melaporkan kepada Bapak Presiden, kondisi ekonomi makro masih sangat resilient, kondisi transaksi di masyarakat juga masih sangat resilient,” kata Suahasil.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan. Langkah ini dinilai penting agar gejolak global tidak menghambat kegiatan ekonomi di dalam negeri.

Efisiensi Anggaran Dilakukan hingga Akhir Tahun

Memasuki penghujung 2026, Kementerian Keuangan akan melanjutkan penelaahan dan efisiensi anggaran untuk memastikan belanja negara berjalan secara efektif.

Suahasil menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi rutin menjelang akhir tahun anggaran. Pemerintah perlu memastikan program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik, sementara penggunaan anggaran tetap memperhatikan prinsip efisiensi.

BACA JUGA:

Profil Tonny Tesar, Anggota DPR RI yang Usulkan Pemecatan Gibran - ibukotakini.com

Dengan demikian, efisiensi bukan berarti memangkas seluruh belanja, melainkan memastikan anggaran digunakan secara tepat dan mendukung prioritas pemerintah.

Belanja negara tetap diarahkan untuk menjaga aktivitas ekonomi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjalankan program perlindungan sosial.

Bantuan Pangan Diharapkan Dorong Konsumsi Masyarakat

Selain belanja pemerintah, penyaluran bantuan pangan pada kuartal IV 2026 juga diharapkan membantu menjaga konsumsi rumah tangga.

Menurut Suahasil, belanja pemerintah dan bantuan sosial menjadi bagian penting dalam menopang permintaan domestik. Ketika belanja negara tersalurkan, aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan tetap bergerak.

BACA JUGA:

IKN Kantongi Rp6,5 Triliun Investasi Baru untuk Hunian ASN dan Swasta - ibukotakini.com

“Bantuan pangan sudah mulai bergulir untuk Q4 dan ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan mendorong kegiatan government expenditure di perekonomian kita,” ujarnya.

Pemerintah berharap penyaluran bantuan tersebut dapat memperkuat daya beli masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan perlindungan sosial.

Pemerintah Koordinasi dengan BI dan OJK

Di sisi lain, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

Suahasil juga menegaskan dukungan pemerintah terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan pengawasan mikroprudensial.

Koordinasi antarlembaga tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan Indonesia di tengah dinamika global.

BACA JUGA:

Pelatihan Gratis untuk Pekerja PHK Dibuka, Ada 45 Bidang dan Uang Harian - ibukotakini.com

Pemerintah berupaya menyeimbangkan dua agenda utama, yakni menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Melalui belanja negara yang tetap berjalan, efisiensi anggaran, serta penguatan perlindungan sosial, APBN diharapkan terus menjadi instrumen untuk menopang perekonomian nasional hingga akhir 2026.***