Menolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Unjuk Rasa di Depan Kantor DPRD dan Pemkot Balikpapan
- IBUKOTAKINI.COM – Ratusan mahasiswa di Balikpapan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan, pada Senin (5/9/2022) sor
Kabar Ibu Kota
IBUKOTAKINI.COM – Ratusan mahasiswa di Balikpapan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan, pada Senin (5/9/2022) sore. Aksi unjuk rasa dengan bakar ban ini berlangsung mulai pukul 15.00 wita.
Ada tujuh tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa. Korlap Aksi Hijir Ismail mengungkapkan pertama adalah menolak kenaikkan harga BBM, bukan hanya BBM bersubsidi yang kita minta, harga BBM non subsidi juga. Karena pertalite dan peertamax itu sama –sama naik, begitu juga dengan solar.
“Kedua, medorong payung hukum yang jelas terhadap pengguna BBM bersubsidi di masyarakat. Ketiga menuntut Presiden dan DPR Ri untuk evaluasi BPH migas karena dianggap gagal,” terangnya disela-sela aksi unjuk rasa.
Karena gagal menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan, penyediaan dan pendistribusian BBM. “Nah kita minta dengan tegas untuk BPH Migas memberikan pengawasan pada pendistribusiannya,” ujarnya.
Baca juga:
- Dinas KUMKM dan Perindustrian Beri Penghargaan Pelaku IKM dan Industri Balikpapan - ibukotakini.com
- TPA Sampah Manggar Akan Diperluas, Pemkot Jajaki Kerja Sama dengan SMI - ibukotakini.com
- Pemprov Kaltim Bangun 14 PLTS Terpusat, 1.775 Rumah Pedalaman Nikmati Listrik - ibukotakini.com
Menurutnya, percuma memberikan subsidi tapi tidak diawasi. “Oleh karena itu kenapa pak presiden bilang 70 persen masyarakat yang mendapatkan BBM subsidi itu orang yang mampu. Karena tidak ada pengawasan yang ketat disitu,” tandasnya.
Ke empat menutut peberantasan mafia migas. Karena menjadi salah satu penyebab kelangkaan migas. Termasuk antrean yang panjang di sejumlah SPBU. Termasuk sopir truk.
“Ini juga menjadi salah satu problem. Saya rasa di Kaltim ini pemerintah sudah paham lah terkait dengan berapa kuota yang akan di dapat,” gebunya.
Kelima, mendesak pemerintah agar berdaulat dalam pengambilan sikap untuk pengelolaan migas di Indonesia. Keenam mendesak Presiden Indonesia Joko Widodo menjaga stabiliotas harga pokok.
“Ini yang kembali sangat tegas kita tekankan, karena dengan harga BBM naik, jelas harga bahan pokok di masyarakt pasti naik,” ujarnya
Terakhir, mendesak komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam menindak tegas mafia migas. Karena kerap terjadi antrian migas. Termasuk sulitnya LPG ukuran 3 kilogram.
“Terjadi kelangkaan itu bisa sampai 2-3 hari,” tutupnya. ###