Mentan Amran Sulaiman dalam kunjungan ke Pasar Segiri Samarinda mengklaim 120 mafia pangan telah ditindak.
Samarinda

Mentan Amran Sulaiman Klaim Sikat 120 Mafia Pangan

  • Stok Beras Nasional Capai 4,5 Juta Ton
Samarinda
Toni Hariadi

Toni Hariadi

Author

IBUKOTAKINI.COM – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi mafia pangan yang selama ini diduga mempermainkan harga beras di Indonesia. Sedikitnya 120 orang telah ditindak karena terlibat dalam praktik mafia pangan yang merugikan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Amran saat menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat di Pasar Segiri, Samarinda, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud.

Amran mengatakan, praktik permainan harga oleh mafia pangan telah berlangsung selama puluhan tahun. Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan.

Karena itu, pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan terus memperketat pengawasan terhadap rantai distribusi pangan, khususnya di tingkat produsen dan distributor.

BACA JUGA:

"Tolong pengusaha sektor pangan, jangan permainkan rakyat kecil. Kalau permainkan, kami tindak," tegas Amran.

Dia memastikan, pemerintah tidak akan berkompromi dengan pelaku yang sengaja memainkan harga dan mengganggu stabilitas pasokan pangan nasional.

Amran juga menegaskan bahwa sanksi dan denda akan diarahkan kepada pelaku di level atas, terutama produsen dan distributor. Bukan kepada pedagang kecil yang berjualan di pasar tradisional.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar tata kelola pangan nasional lebih sehat dan masyarakat mendapatkan harga bahan pokok yang wajar.

BACA JUGA:

Stok Beras Nasional 4,5 Juta Ton, Gudang Bulog Tak Cukup

Di tengah pengawasan terhadap mafia pangan, Amran memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman.

Saat ini, stok beras pemerintah mencapai 4,5 juta ton. Bahkan, kapasitas seluruh gudang Perum Bulog tidak lagi mencukupi untuk menampung persediaan beras tersebut.

Kondisi itu membuat pemerintah harus menyewa gudang tambahan untuk menyimpan stok beras.

"Semua mafia pangan kami sikat. Tidak boleh ada kompromi. Ini waktunya kita perbaiki tata kelola pangan kita, karena stok pangan kita banyak. Stok kita sekarang 4,5 juta ton, bahkan gudang Bulog tidak muat," bebernya.

Dengan persediaan tersebut, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan beras nasional.

BACA JUGA:

Selain menjaga pasokan, pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan bagi 33,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.

Amran menjelaskan, program bantuan pangan tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Mentan Optimistis Kaltim Segera Swasembada Beras

Dalam kunjungan ke Samarinda, Amran juga menyampaikan optimisme terhadap peluang Kalimantan Timur mencapai swasembada beras dalam waktu dekat.

Menurutnya, secara statistik wilayah Kalimantan sudah mampu mencapai swasembada beras. Kaltim dinilai memiliki peluang besar untuk memenuhi kebutuhan beras secara mandiri melalui pembukaan lahan sawah baru dan optimalisasi lahan pertanian.

Amran menyebut pemerintah masih memiliki anggaran untuk mendukung program cetak sawah baru dan optimalisasi lahan (Oplah).

BACA JUGA:

Dia bahkan memastikan pemerintah siap memberikan dukungan apabila Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengajukan tambahan program cetak sawah.

"Sebenarnya Kaltim sudah cetak sawah baru dan optimalisasi lahan (Oplah). Kalau Pak Gubernur minta cetak sawah, pasti kita kasih. Oplah juga anggarannya masih ada," ujarnya.

Amran menilai langkah cepat pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat pencapaian swasembada beras.

"Kami yakin dalam waktu segera tidak ada pengambilan dari daerah lain, dipenuhi kebutuhannya sendiri," yakin Amran.

Pemerintah pusat berharap peningkatan produksi pertanian di Kaltim dapat mengurangi ketergantungan pasokan beras dari daerah lain.

Dengan demikian, selain menjaga ketersediaan pangan di tingkat lokal, Kaltim juga berpeluang memperkuat ketahanan pangan nasional.***