
Meski Kemiskinan Balikpapan 1,97 Persen, Pemkot Evaluasi Penerima BPJS Gratis
- Data Valid, Intervensi Pemerintah Tepat Sasaran
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kota Balikpapan tidak ingin berpuas diri setelah berhasil mencapai angka kemiskinan terendah secara nasional. Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud memastikan akan menaruh perhatian serius pada akurasi data masyarakat miskin.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan program bantuan tepat sasaran. Ia menyatakan, pihaknya tidak ingin terlena dengan capaian angka kemiskinan sebesar 1,97 persen.
Menurutnya, masih terdapat pekerjaan rumah besar, terutama dalam memastikan validitas data di lapangan.
“Masih banyak tugas ke depan yang harus diselesaikan,” ujar Rahmad Mas'ud, Senin 27 April 2026.
BACA JUGA:
Angka Kemiskinan Balikpapan Turun, Tapi Tingkat Pengangguran Tinggi, Kenapa? - ibukotakini.com
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya terkait perubahan atau pengurangan data masyarakat miskin oleh pemerintah pusat yang berpotensi memengaruhi angka kemiskinan daerah.
Rahmad menegaskan, sinkronisasi data menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Selain itu, Dinas Sosial diminta untuk melakukan pendataan langsung di lapangan secara lebih detail. Pendataan ini mencakup identifikasi warga yang benar-benar membutuhkan bantuan, serta mereka yang seharusnya tidak lagi masuk dalam kategori penerima.
“Kami minta dinas sosial fokus mendata warga secara riil di lapangan, jumlah yang jelas berapa,” tegasnya.
BACA JUGA:
Triwulan III-2025 Ekonomi Balikpapan Menguat - ibukotakini.com
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah program BPJS Kesehatan kelas 3 yang selama ini ditanggung oleh pemerintah kota.
Rahmad mengungkapkan kemungkinan masih adanya warga yang berhak namun belum terdaftar, maupun sebaliknya.
“Siapa tahu ada warga yang belum berpenghasilan tetap belum tersentuh BPJS gratis. Atau malah orang yang merasa mampu tapi mendapat fasilitas BPJS gratis dari pemerintah,” jelasnya.
Melalui pendataan ulang ini, pemerintah berharap dapat memperbaiki ketepatan sasaran program bantuan sosial sekaligus menghindari potensi penyalahgunaan.
BACA JUGA:
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Spill Penyebab Kemiskinan - ibukotakini.com
Ia juga menekankan bahwa akurasi data akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pengentasan kemiskinan.
Dengan data yang valid, intervensi pemerintah dapat lebih efektif dan tepat guna.
Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi menjaga capaian rendahnya angka kemiskinan di Balikpapan agar tetap stabil.
Bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penurunan angka, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
Dengan kombinasi antara validasi data, penguatan program sosial, dan koordinasi lintas lembaga, Pemkot Balikpapan optimistis dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Adv Diskominfo Balikpapan)
