Migas dan Batubara Bukan Milik Kaltim

IBUKOTAKINI.COM – Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas’ud menegaskan bahwa minyak, gas (migas), dan batubara bukan aset daerah, melainkan dikelola negara untuk kepentingan nasional. 

Pernyataan ini menjadi landasan kebijakan Program Gratispol (Pendidikan dan Kesehatan Gratis) untuk membangun generasi emas Kaltim.  

“Kita punya migas? Bukan milik kita. Dari puluhan blok migas di Kaltim, hanya Blok Mahakam yang memberikan participating interest ke daerah. Sumber daya alam bukan solusi kemakmuran,” kata Rudy Mas'ud saat menerima kunjungan Founder ESQ Leadership Center, Ary Ginanjar Agustian, di Kantor Gubernur, Selasa (18/3/2025).  

Rudy Mas'ud mengkritik paradigma lama yang mengandalkan SDA sebagai tulang punggung ekonomi. Menurutnya, Pasal 33 UUD 1945 jelas menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai negara, sehingga pendapatan daerah dari sektor migas dan batubara sangat terbatas. 

Blok Mahakam, misalnya, hanya menyumbang participating interest (PI) kecil untuk Kaltim, sementara blok migas lain hampir tidak memberikan kontribusi berarti.  

BACA JUGA:

Lahan Eks Puskib Mau Dijadikan SPBU, Sekolah, atau Rumah Sakit? - ibukotakini.com

Gubernur menjelaskan bahwa daerah penghasil SDA justru sering terjebak dalam kemiskinan. Ia merujuk data indeks kesejahteraan yang menunjukkan tingginya pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, buruknya layanan kesehatan, pencemaran air, dan rasio elektrifikasi yang minim. 

“Ini adalah resource curse yang harus kita putus!” ujarnya, mengutip hasil tesis doktoralnya tentang paradoks daerah kaya SDA.  

Untuk menjawab tantangan ini, Rudy dan Wakil Gubernur Seno Aji meluncurkan Program Gratispol yang menjamin pendidikan gratis hingga jenjang S3, baik di sekolah negeri maupun swasta. 

Program ini juga menyediakan layanan kesehatan gratis untuk seluruh warga Kaltim, serta menargetkan wajib belajar 16 tahun hingga jenjang SMA/SMK/sederajat.  

“Kita tak bisa mengandalkan migas atau batubara. *Golden generation* Kaltim harus lahir dari SDM unggul, beriman, dan kompeten,” tegas Rudy. Program ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus menyiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing di era ekonomi berbasis pengetahuan.  

BACA JUGA:

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Dorong Pengembangan Pelabuhan KKT - ibukotakini.com

Gubernur Rudy menyebut fakta empiris bahwa daerah dengan SDA melimpah cenderung memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah. Ia mencontohkan Kaltim yang hanya mendapat porsi kecil dari royalti migas dan batubara, sementara masyarakat lokal harus menanggung dampak lingkungan seperti polusi dan kerusakan ekosistem. 

Selain itu, ia menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi 2030 dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.  

“Kesehatan dan pendidikan gratis bukan utopis. Ini investasi untuk mengubah mentalitas dependent on mining ke knowledge-based economy,” tambahnya.  

Program Gratispol telah menjangkau 98% sekolah di Kaltim sejak diluncurkan awal 2025. Pemerintah daerah juga menggandeng lembaga seperti ESQ Leadership Center untuk menyuntikkan pendidikan karakter dan kewirausahaan.

BACA JUGA:

Pemprov Ancam Ambil Alih Aset KKT dari Pelindo - ibukotakini.com  

“Kami mendukung visi Pak Gubernur. SDM unggul adalah kunci melawan resource curse,” kata Ary Ginanjar. ***