Mudah dan Murah, Dewas BPJS Ketenagakerjaan Ajak Pengusaha Sosialisasikan Manfaatkan MLT
- Jamin Kesejahteraan Pekerja Melalui Pembiayaan Perumahan
Ekbis
IBUKOTAKINI.COM – Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan terus digencarkan sebagai solusi kepemilikan rumah bagi pekerja.
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Aditya Warman, menilai DPP Apindo Kalimantan Timur berpeluang besar menjadi pionir dalam mengonsolidasikan program ini, sekaligus menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia.
“Hari ini kita melihat adanya hal baik bagi DPP Apindo Kaltim, untuk merintis sekaligus memberi uswah, contoh yang baik, dalam membangun konsolidasi program yang berdampak pada kesejahteraan pekerja. Salah satunya lewat MLT perumahan,” ujar Aditya, Rabu, 1 Oktober 2025.
BACA JUGA:
66 Pekerja Sudah Nikmati Skema Kredit Perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan
Menurut Aditya, program MLT perumahan memiliki tiga faktor utama yang ia sebut sebagai deklarasi laut biru. Pertama, optimalisasi kesejahteraan pekerja melalui kepemilikan rumah yang layak.
Kedua, konsolidasi akses pendanaan dengan bunga rendah bagi pekerja. Melalui skema paket ekonomi pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan, pekerja bisa mendapatkan fasilitas kredit rumah dengan bunga 7,75 persen.
Angka ini jauh lebih rendah dibanding rata-rata bunga kredit perumahan komersial yang berkisar 13,5–13,75 persen.
“Yang ketiga, konsolidasi berbasis produktivitas. Artinya, pekerja dipersiapkan secara finansial untuk mampu memiliki rumah dengan pinjaman murah dan angsuran yang sesuai kemampuan daya beli mereka,” kata Aditya.
BACA JUGA:
Seribu Pekerja di Balikpapan Terima Bantuan Peserta BPJamsostek dari Komatsu
BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan pembiayaan MLT dengan bunga flat 7,75 persen hingga lunas. Besaran plafon yang bisa diakses pekerja mencapai Rp650 juta, yang terdiri atas pinjaman uang muka perumahan sebesar Rp150 juta dan kredit perumahan hingga Rp500 juta.
“Selain murah, fasilitas ini juga mendapat sejumlah kemudahan, termasuk tidak dikenakan pajak progresif pada aturan tertentu,” jelas Aditya.
Aditya menilai Apindo Kaltim bisa mengambil peran penting dalam mempercepat pemanfaatan program ini.
Dengan basis perusahaan dan pekerja yang kuat, Apindo disebut mampu membuat konsolidasi perumahan di level provinsi pertama di Indonesia.
“Kalau ini bisa berjalan, DPP Apindo Kaltim dapat melaporkan dalam laporan semesteran atau tahunan kepada seluruh DPP di Jakarta sebagai bentuk konsolidasi nasional."
BACA JUGA:
Jalankan ESG, BPJS Ketenagakerjaan Komitmen Melindungi Taraf Hidup para Pekerja
"Nantinya bisa dibuat pokja, semacam project charter kolaborasi, bahkan kantor Apindo bisa menjadi pusat pendaftaran informasi perumahan bagi pekerja,” ujarnya.
Dengan model seperti ini, ia yakin pekerja di berbagai sektor di Kalimantan Timur akan antusias.
“Kalau didengar teman-teman di site, baik di Balikpapan, Samarinda, atau daerah industri lain di Kaltim, mereka akan berduyun-duyun lewat HRD perusahaan untuk mendaftar. Karena ini kesempatan yang jarang ada,” tambahnya.
Menurut Aditya, Kalimantan Timur memiliki daya dukung ekonomi yang cukup untuk menyerap program MLT ini.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN), serta geliat industri migas, tambang, dan perkebunan, pekerja di Kaltim relatif memiliki kemampuan membeli rumah, baik subsidi maupun non-subsidi.
“Karena itulah saya mendorong agar wilayah ini menjadi pionir. Sebab, selain memiliki potensi ekonomi, Kaltim juga punya organisasi pengusaha yang solid, sehingga bisa mengeksekusi konsolidasi dengan baik,” ujar Aditya.
BACA JUGA:
Ia berharap langkah Apindo Kaltim bersama BPJS Ketenagakerjaan ini bisa menjadi model percontohan nasional.
“Kalau di sini sukses, saya yakin daerah lain akan meniru. Intinya, ini jalan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja lewat kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau,” pungkasnya. ***