Muhaimin Berharap Ada Langkah Konkret Penanganan Simpang Muara Rapak

BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM – Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin Muhaimin berharap setelah pertemuan bersama Komisi V DPR RI bisa mendapatkan keputusan simpang muara rapak untuk penanganan secara under pass atau fly over. 

Hal ini disampaikannya dalam kunjungan spesifik Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Halaman Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG), pada hari Kamis 16 November 2023 lalu. 

"Kami siap menerima. Kami menginginkan ada langkah konkret, agar tidak terjadi kecelakaan. Apabila disepakati under pas, berharap PUPR sudah ada DED nya, sehingga tahun 2025 bisa dilaksanakan fisik pembangunan," ucap Sekda.

Untuk Detail Engineering Design (DED) Fly Over sudah dibuat sejak tahun 2013 dan tahun 2019 dilakukan kembali review design oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Timur (Kaltim).

Ia memohon dukungan supaya ada tindaklanjut dan penyelesaian simpang Maura Rapak. Masyarakat Balikpapan sangat menginginkan Jalan Simpang Muara Rapak segera mendapatkan solusi penanganan, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan.

"Kita bersyukur kewenangan jalan itu sudah bukan lagi di jalan nasional, tetapi sudah menjadi kewenangan Provinsi Kaltim. Mudah-mudahan penanganan bisa lebih cepat dan maksimal," harapnya.

Seperti yang disampaikan Dinas Perhubungan (Dishub) bahwa kondisi jalan disimpang muara rapak ini, dilewati semua angkutan moda besar misalnya trailer dan tronton. Sedangkan, ini adalah jalan satu-satunya yang dilewati, termasuk untuk pengangkutan kebutuhan sehari hari.

BACA JUGA:

• Kolaborasi dan Sinergi, Gebyar UMKM Sukses Digelar - ibukotakini.com
• Semangat Kebhinekaan, Bakesbangpol Inisiasi Forum Koordinasi FPK Se Kota Balikpapan - ibukotakini.com
• Pembangunan Bendungan Telake dan Lambakan akan Dilanjutkan - ibukotakini.com

"Kalau dibuat design harus memperhatikan beberapa aspek bukan hanya estetika, kelayakan tapi harus betul-betul bisa dilewati semua moda baik, moda besar atau moda kecil sehingga fungsi jalan bisa kita laksanakan dengan sebaik baiknya," jelasnya.

Sekda mengungkapkan saat terjadi kecelakaan di Simpang Muara Rapak, Tim dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan datang ke Balikpapan dan saat itu ada beberapa alternatif untuk melakukan penanganan di jalan tersebut.

"Bagaimana supaya estetika jalan ini bagus dengan underpass. Sebagai langkah awal dan dekat dilakukan pelebaran jalan simpang kiri," ujarnya.

Pemkot Balikpapan mendapat tugas untuk membebaskan lahan sebelah kiri. Namun, saat ini proyek sudah berjalan hanya saja belum selesai sepenuhnya, karena masih ada lahan masyarakat yang belum selesai. Lahan seluas 3 ribu meter persegi itu dalam proses aprasial. 

"Kita harapkan bisa selesai akhir tahun 2023, sehingga tindak lanjut untuk penyelesaian pelebaran simpang bisa dilakukan oleh PUPR," terangnya.

Pasalnya, setiap ada kejadian kecelakaan dilokasi tersebut, masyarakat tidak mau tau bahwa ini adalah kesalahan Pemerintah Kota Balikpapan. Bahkan Pemerintah Kota disomasi oleh masyarakat bahwa seolah-olah DPRD Balikpapan dan Pemkot Balikpapan melakukan pembiaran sampai adanya korban jiwa.

"Padahal kita tidak mungkin beralasan bukan kewenangan kita. Dulu kan masih kewenangan jalan nasional. Tapi apapun itu masyarakat Balikpapan melakukan somasi kita harus melayani. Mudah-mudahan ada aksi konkret supaya tahun depan ada tindak lanjut harapan dari masyarakat Balikpapan," harapnya. ***