Mulai Pendataan Perlinsos 2026, 365 Agen Diturunkan Validasi Data

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kota Balikpapan resmi memulai tahapan perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Tahun 2026 sebagai upaya memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial (bansos).

Program ini melibatkan lebih dari 2.000 pemangku kepentingan, termasuk seluruh ketua RT di Kota Balikpapan, untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Balikpapan, Arfiansyah, mengatakan Balikpapan menjadi salah satu dari 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang dipercaya pemerintah pusat untuk menjalankan program percontohan digitalisasi perlindungan sosial.

"Pemerintah Kota Balikpapan menjadi bagian dari 42 daerah piloting digitalisasi perlindungan sosial yang ditunjuk pemerintah pusat," kata Arfiansyah saat Kick Off dan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial di BSCC Dome Balikpapan, Selasa (2/6/2026).

BACA JUGA:

Pendataan Perlinsos Dimulai, Bantuan Sosial Kini Lebih Akurat - ibukotakini.com

Menurut dia, pelaksanaan program tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, berbagai regulasi pemutakhiran dan pengolahan data terpadu kesejahteraan sosial, hingga Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Tahun 2026 tentang pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial.

Arfiansyah menjelaskan, tujuan utama kegiatan ini adalah menyamakan persepsi seluruh pihak yang terlibat sekaligus mewujudkan validitas dan transparansi data penerima bantuan sosial.

Data yang akurat dinilai menjadi kunci keberhasilan berbagai program perlindungan sosial pemerintah, sehingga proses pendataan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan unsur pemerintah hingga masyarakat di tingkat paling bawah.

"Kegiatan ini diikuti lebih dari 2.000 peserta lintas stakeholder, termasuk seluruh RT di Kota Balikpapan," ujarnya.

Ia menambahkan, pendanaan program ini merupakan hasil kolaborasi berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan perusahaan daerah (Perumda) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

BACA JUGA:

Bansos Tepat Sasaran, Wali Kota Balikpapan Ajak RT Aktif Update Data - ibukotakini.com

Usai pelaksanaan kick off, tahapan berikutnya adalah bimbingan teknis (bimtek) bagi 365 kader agen Dinas Sosial yang akan bertugas melakukan pendampingan di lapangan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 238 orang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan 137 lainnya merupakan mitra Dinas Sosial dan tenaga kecamatan.

"Selanjutnya, proses registrasi dan pendataan warga secara digital akan dimulai pada 4 Juni hingga 3 Juli 2026," imbuhnya.

Pada periode tersebut lanjut Arfi, masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan sanggahan apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Setelah pendataan dan masa sanggah selesai, akan dilaksanakan launching oleh Presiden secara daring bersama 42 daerah piloting digitalisasi perlindungan sosial," sebut Arfiansyah.

Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian program perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial di Balikpapan dapat selesai pada akhir Juli 2026. ***