Musyawarah Koperasi Merah Putih Ditarget Rampung 28 Mei
- Setelah musyawarah rampung, notaris akan diterjunkan ke setiap desa dan kelurahan untuk mengesahkan akta koperasi dan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM.
Kabar Ibu Kota
IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tancap gas menuntaskan musyawarah desa dan kelurahan untuk pembentukan Koperasi Merah Putih, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Target ambisius itu seluruh musyawarah rampung paling lambat 28 Mei 2025 pukul 23.30 Wita, lebih cepat dari jadwal semula 31 Mei.
Target tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji dalam Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan di Lamin Etam, Sabtu (24/5/2025).
“Dari 1.038 desa/kelurahan se-Kaltim, sudah lebih dari 50 persen musyawarah berjalan. Saya minta 28 Mei semuanya selesai,” tegas Seno.
Ia mengapresiasi percepatan yang dilakukan beberapa daerah. Kota Bontang bahkan sudah 100 persen tuntas, sementara Samarinda sedang menyusul.
“Pak Bupati, Pak Wali Kota, silakan dipacu. Ini untuk masa depan ekonomi desa kita,” tandasnya.
Setelah musyawarah rampung, notaris akan diterjunkan ke setiap desa dan kelurahan untuk mengesahkan akta koperasi dan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Target selanjutnya, Koperasi Merah Putih serentak dilaunching 12 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo, dan mulai beroperasi pada 28 Oktober.
BACA JUGA:
KPPU-Kemenkop Satukan Kekuatan, Koperasi Desa Jadi Pilar Ekonomi Rakyat - ibukotakini.com
Wakil Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menjelaskan, koperasi akan mendapat suntikan dana awal sebesar Rp3 miliar per koperasi, dengan tenor pengembalian enam tahun dan bunga rendah.
“Koperasi bisa bergerak sesuai potensi desa, mulai dari distribusi pupuk, agen gas LPG, sembako, simpan pinjam, hingga apotek dan klinik desa,” terangnya.
Ferry juga menyarankan agar kantor koperasi tidak perlu membangun baru, melainkan menggunakan aset desa yang ada untuk efisiensi.
Pemerintah pusat menyiapkan anggaran jumbo untuk mendukung program ini:
- Rp250 triliun untuk pengembangan koperasi desa
- Rp300 triliun KUR melalui koperasi
- Rp200 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
“Ini giliran negara hadir untuk Kalimantan Timur. Selama ini Kaltim berkontribusi besar bagi pendapatan nasional,” ujar Ferry.
Acara peluncuran turut dihadiri Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, jajaran eselon 1 kementerian/lembaga, para bupati/wali kota se-Kaltim, camat, lurah, kepala desa, serta para notaris. ***