Nurhadi: Jalan Mulawarman Perlu Perhatian Pemerintah

IBUKOTAKINI.COM – Padatnya kendaraan di Jalan Mulawarman Kecamatan Balikpapan Timur dinilai saat ini cukup padat. Mengingat, jalan Mulawarman merupakan jalan poros untuk kawasan Balikpapan Timur.  

Sehingga, DPRD Balikpapan menilai jalan poros Balikpapan Timur ini diperlukan perhatian dari Pemerintah. Yaitu diperlukan perluasan jalan untuk mencegah terjadinya kecelakaan.  

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Nurhadi Saputro menjelaskan jalan Mulawarman sudah seharusnya dijadikan dua jalur sesuai dengan kebutuhannya. 

“Apalagi Balikpapan sebagai Kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) tentunya pengguna akses keluar - masuk gerbang tol Manggar semakin meningkat,” ungkapnya Jumat (11/2/2022). 

Lanjut Nurhadi mengatakan, sesuai dengan Undang-undang Jalan Tol, bahwa penghubung keluar - masuknya gerbang tol secara otomatis menjadi jalan Nasional. "Nah ini kembali menjadi pertanyaan lagi, atas kewenangan jalan tersebut," ujar Nurhadi yang merupakan Dapil Wilayah Balikpapan Timur.

Ia mempertanyakan status Jalan Mulawarman. Awalnya Jalan Mulawarman merupakan kewenangan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Akan tetapi, Jalan ini justru di bangun Jalan Tol yakni Balikpapan-Samboja, Balikpapan-Samarinda dengan menggunakan akses Jalan Mulawarman. 

“Meski begitu, kami tetap bersyukur Jalan Mulawarman telah mendapatkan perbaikan dari pemerintah pada tahun 2021,” tandasnya.

Selain itu juga, Jalan Mulawarman merupakan akses dari Asrama Haji dan akses menuju Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sehingga, Jalan Mulawarman ini perlu mendapatkan perhatian bukan hanya Pemerintah Kota Balikpapan saja melainkan Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Pusat. 

"Saya menunggu bagai mana keputusan dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terkait jalan tersebut," ungkapnya. 

Politisi Partai PPP menambahkan, akses Jalan Mulawarman merupakan Jalan poros satu-satunya bagi masyarakat Balikpapan Timur ini melewati beberapa titik jembatan yang sudah tua dan mulai keropos. 

"Seandainya (mudah-mudahan tidak) ada musibah jembatan tersebut putus, maka tidak ada jalur lain yang digunakan masyarakat Balikpapan timur sebagai jalur transportasi," paparnya. 

Oleh karenanya, pemerintah mulai saat ini memikirkan untuk pembenahan jalan tersebut. Sehingga tidak harus menunggu jembatan putus baru dipikirkan.(*)