OJK Panggil Kredivo dan KreditFazz Terkait Ulah Debt Collector

IBUKOTAKINI.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil manajemen PT Kredivo Finance Indonesia dan PT KreditFazz Digital Indonesia terkait dugaan tindakan tidak patut oleh petugas penagihan terhadap seorang konsumen.

Pemanggilan terhadap kedua perusahaan tersebut dilakukan OJK pada Kamis (23/7/2026). OJK meminta penjelasan mengenai kronologi kejadian, hasil pendalaman awal, langkah penanganan yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menyampaikan, OJK masih melakukan pendalaman terhadap informasi tersebut.

“Berdasarkan penjelasan awal yang diterima OJK, konsumen yang menjadi perhatian dalam kasus tersebut merupakan pengguna aplikasi Kredivo. Sementara itu, fasilitas pinjaman tunai yang menjadi objek permasalahan merupakan produk KrediFazz yang dipasarkan melalui aplikasi tersebut,” tulis Agus Firmansyah dalam siaran pers dikutip Minggu, 26 Juli 2026.

BACA JUGA:

BNI Sekuritas Lepas Seluruh Saham BNI Asset Management ke Danantara - ibukotakini.com

Adapun kegiatan penagihan lapangan dilakukan melalui perusahaan penyedia jasa penagihan yang bekerja sama dengan KrediFazz.

OJK Tegaskan Tanggung Jawab Perusahaan atas Pihak Ketiga

OJK menegaskan, penggunaan perusahaan penyedia jasa penagihan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tidak menghilangkan tanggung jawab perusahaan atas kegiatan yang dilakukan pihak ketiga untuk dan atas nama PUJK.

Artinya, perusahaan tetap berkewajiban memastikan seluruh proses penagihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip pelindungan konsumen, serta standar etika yang berlaku.

Sehubungan dengan dugaan tindakan tidak patut tersebut, OJK meminta PT Kredivo Finance Indonesia dan PT KreditFazz Digital Indonesia melakukan sejumlah langkah.

BACA JUGA:

Dua Kontraktor Cabut Gugatan PKPU ke PT PP - ibukotakini.com

Pertama, kedua perusahaan diminta melakukan investigasi internal secara menyeluruh, objektif, dan terdokumentasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

Kedua, perusahaan diminta menyampaikan hasil investigasi dan perkembangan tindak lanjut kepada OJK.

Ketiga, OJK meminta perusahaan mengevaluasi tata kelola penggunaan pihak ketiga. Evaluasi tersebut mencakup mekanisme seleksi, pengawasan, pemantauan, hingga evaluasi terhadap perusahaan penyedia jasa penagihan.

Selain itu, kebijakan, prosedur, dan standar operasional kegiatan penagihan juga diminta untuk ditinjau dan diperkuat.

BACA JUGA:

Anak Usaha Intiland Digugat PKPU Bank Mayapada - ibukotakini.com

OJK juga meminta perusahaan mengambil tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil investigasi.

Perusahaan juga diminta melakukan langkah-langkah perbaikan serta menyampaikan informasi yang akurat kepada konsumen dan masyarakat.

OJK Masih Dalami Dugaan Pelanggaran

OJK menyatakan proses pendalaman terhadap perkara tersebut masih berlangsung. Dalam proses ini, OJK akan menelaah berbagai dokumen dan informasi yang relevan.

Dokumen yang akan ditelaah antara lain hasil investigasi internal perusahaan, perjanjian kerja sama dengan penyedia jasa penagihan, kebijakan dan prosedur penagihan, serta berbagai dokumen pendukung lainnya.

Apabila hasil pendalaman menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK akan mengambil tindakan pengawasan dan/atau penegakan ketentuan sesuai dengan kewenangannya.

BACA JUGA:

Penyaluran KUR Kaltim Tembus Rp6,5 Triliun - ibukotakini.com

OJK juga mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses pendalaman selesai dan seluruh fakta serta informasi diperoleh secara utuh.

Seluruh pihak diharapkan mengedepankan komunikasi yang baik serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

OJK Ingatkan Penagihan Pinjaman Harus Beretika

OJK terus mendorong seluruh PUJK untuk menjalankan kegiatan penagihan secara beretika dan sesuai dengan prinsip pelindungan konsumen.

Dalam menjalankan proses penagihan, PUJK maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan ancaman, kekerasan, tindakan yang mempermalukan konsumen, maupun cara lain yang bertentangan dengan ketentuan pelindungan konsumen.

BACA JUGA:

Awasi Persaingan Sehat Jasa Keuangan, KPPU dan OJK Tandatangani MoU - ibukotakini.com

Masyarakat yang mengalami atau mengetahui dugaan pelanggaran oleh PUJK dapat menyampaikan informasi atau pengaduan kepada OJK melalui Kontak OJK 157.

Pengaduan juga dapat disampaikan melalui WhatsApp OJK di nomor 081-157-157-157, surat elektronik konsumen@ojk.go.id, atau Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen.

OJK menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap praktik penagihan oleh PUJK, termasuk kegiatan yang dilakukan melalui pihak ketiga, untuk memastikan pelindungan konsumen dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.***