Ongkos Angkut Capai 10 Juta, Wagub Minta Pusat Perhatikan Perbatasan

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah pusat diminta memperhatikan pembangunan infrastruktur daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Tingginya biaya ekonomi akibat belum tersedianya jalan yang layak membuat pembangunan perbatasan berjalan lambat.  

Seorang warga Kabupaten Nunukan, Kaltara, Martinus mengatakan harga bahan pokok sangat tinggi akibat biaya angkut yang mahal.   Pelintas asal Long Nawang ini melakukan perjalanan dari Long Bagun untuk distribusi bahan pokok ke daerahnya.

“Kami juga malu dengan harga barang kami yang tinggi. Sebenarnya harganya murah, tapi biaya angkutnya yang mahal. Kami minta kerja samanya dari pemerintah pusat baik bapak Wakil Gubernur tolong kerja samanya yang baik memperjuangkan kami masyarakat perbatasan,” ujar Martinus kepada Wakil Gubernur Kaltara, Yansen Tipa Padan, dikutip dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

Ia mengungkapkan rasa syukurnya lantaran dapat bertemu langsung dengan Wagub Yansen. Martinus menginformasikan sejumlah lokasi yang sulit dilewati di jalan antar kecamatan ini. Termasuk jembatan dan jalan yang rusak saat hujan.

Karena itu, ia meminta kepada pemerintah pusat agar mau membantu kepala daerah untuk memperjuangkan masyarakat perbatasan. Martinus mengatakan, waktu tempuh perjalanan dari Long Nawang-Long Bagun tak menentu. "Jika perjalanan dimulai jam 09.00 pagi perkiraan tiba jam 04.00 subuh. Itu kalau jalan kering, kalau sekarang tidak bisa lagi,” ungkapnya.

• https://ibukotakini.com/read/pln-listriki-19-desa-di-perbatasan-indonesia-malaysia
• https://ibukotakini.com/read/kunjungan-kerja-pangkostrad-letjen-tni-eko-margiyono-tinjau-langsung-personel-di-perbatasan
• https://ibukotakini.com/read/satgas-pamtas-jemput-8-wni-di-perbatasan

Untuk sekali angkut biasanya driver membawa 1,5-1,8 ton barang. Sedangkan untuk biaya angkut barang biasanya tergantung dari ritase. “Kalau untuk mobil Triton seperti ini, double cabin sekitar Rp10 juta untuk sekali angkut bukan pulang pergi,” pungkasnya.

Wakil Gubernur Kaltara, Yansen TP mengaku cukup prihatin. Di mana pada sisi lain pemerintah menginginkan masyarakat Apau Kayan untuk menanamkan nasionalisme dan menjaga perbatasan. Akan tetapi akses dukungan infrastruktur tidak maksimal, sehingga kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan.

“Saat ini saya berada di link jalan perbatasan yang dibangun melalui dana APBN. Tepatnya di titik Belawan. Kalau kita perhatikan jalan ini, situasi yang wajar ada di pedalaman. Tetapi kalau kita bicara tentang negara, bicara tentang perbatasan dengan situasi yang berat, seperti ini tidak dapat dibiarkan,” kata Yansen saat melakukan monitoring dan evaluasi progress pembangunan di Kecamatan Sungai Boh-Kayan Selatan pada pekan lalu.

“Saya mengharapkan supaya perhatian untuk pembangunan jalan perbatasan ini sungguh-sungguh diberi sebagai atensi serius. Dalam artian bahwa kalau ini putus maka tidak ada pilihan lain lagi, akan berhenti (aktivitas masyarakat, red). Darurat kebutuhan masyarakat perbatasan. Semoga menjadi perhatian kita bersama,” tegas Yansen, di mana ia harus turun bersama rombongan ke pinggir jalan akibat kendaraan yang ditumpanginya terendam lumpur.

Dalam perjalanannya, Yansen melintasi beberapa jembatan darurat yang terbuat seadanya dari kayu log. Kondisi ini cukup berat dan membahayakan apalagi tak jarang ditemui jalan berlubang akibat kikisan tanah.

Di perjalanan itu pula, sejumlah titik lintasan penghubung yang menjadi perhatian pria yang juga pernah menjadi Bupati Malinau itu. Yaitu, jembatan yang menghubungkan Sungai Boh dan Kayan Selatan. Pasalnya, jembatan tersebut berada tepat di bawah aliran sungai dengan jarak ketinggian kurang lebih enam meter. Jembatan ini adalah akses satu-satunya orang maupun barang menuju kecamatan terdekat. (*)