Otorita IKN Konsolidasikan Mitigasi Pengendalian Karhutla

IBUKOTAKINI.COM – Dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melakukan rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (dalkarhutla). 

Rapat koordinasi ini merupakan bentuk konsolidasi dan mitigasi untuk mengantisipasi kebakaran hutan di wilayah IKN, terutama pada musim kemarau yang akan datang.

Menurut Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Myrna Safitri, rapat koordinasi ini juga sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk kesiapsiagaan menghadapi kemarau 2023 yang lebih panjang.

Adapun, tujuan dari koordinasi ini, salah satunya adalah untuk memetakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan instansi pusat dan daerah, TNI, Polri dan pemegang izin kehutanan tahun 2023. 

“Kedua, menyepakati agenda taktis yang perlu dilakukan di Nusantara,” ujar Myrna melalui siaran pers yang diterima ibukotakini.com, Sabtu (18/2/2023).

BACA JUGA:

• Tahun 2023, Waskita Karya Targetkan Nilai Kontrak Baru Salah satunya di IKN - ibukotakini.com
• Temui Masyarakat Adat, Moeldoko Ajak Tingkatkan Kompetensi Sambut Pemindahan IKN - ibukotakini.com
• Kaltim Minta Pusat Anggarkan Relokasi Warga Terdampak Proyek IKN - ibukotakini.com

Meskipun, karhutla yang terjadi di wilayah Kaltim relatif terkendali dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan, termasuk di wilayah IKN. Kesiapan dan kesigapan para pihak di lapangan sangat diperlukan seluruh pihak.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Basar Manulang, Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Rusmadi), Johan Wahyudi dari BPBD Kalimantan Timur, dan Marjani dari BPBD Penajam Paser Utara.

Selain itu, hadir pula pejabat dari UPT KLHK di Kalimantan Timur, dan BPBD Kutai Kartanegara, perwakilan Korem 091 Aji Suryanata Kesuma, Polda Kalimantan Timur dan perwakilan beberapa perusahaan HTI yang ada di wilayah sekitar IKN. 

“Secara umum para pihak menyampaikan komitmen bersinergi untuk melakukan pengendalian karhutla di IKN,” katanya.

Myrna menjelaskan ada tiga lokasi penting untuk dikawal bersama dalam pengendaliannya, yakni lokasi pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), areal hutan konservasi Tahura Bukit Suharto dan area berhutan lain yang ada di luar kawasan hutan. 

“Mitigasi ini sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan di KIPP,” ujarnya.

Myrna berpendapat, deteksi dini karhutla menjadi awal langkah yang dapat dilakukan. Saat ini, deteksi dini bersandar pada Sipongi Kementerian LHK. 

Setidaknya, dalam dua tahun ke depan teknologi ini masih menjadi sumber utama. Namun demikian, sejalan dengan misi smart city IKN, sistem monitoring karhutla terbuka untuk dikembangkan.

Sementara itu, Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Basar Manulang mengatakan KLHK melakukan pemasangan papan himbauan, pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA), aksi pemadaman dini karhutla sebelum api membesar, dan aktivasi pondok kerja Manggala Agni.

Di lain sisi, Johan Wahyudi dari BPBD Provinsi Kaltim menambahkan upaya pihaknya dalam monitoring bencana serta pembangunan desa tangguh bencana yang diharapkan bisa terhubung dengan program MPA.

Dua perusahaan, PT IHM dan PT ITCI Kartika Utama, juga akan terlibat untuk melaporkan kegiatan monitoring dan patroli, memfasilitasi MPA dan melengkapi peralatan untuk kesiapsiagaan menghadapi karhutla.

Secara keseluruhan, peserta rapat mendukung peran koordinasi yang dijalankan OIKN. Beberapa langkah yang perlu dilakukan segera adalah penyusunan SOP dalkarhutla di IKN, pembentukan tim atau pokja, konsolidasi data sebaran MPA, serta pelatihan pekerja konstruksi untuk menghadapi karhutla termasuk kemampuan pemadaman secara dini. ###

Penulis: Niken Dwi Sitoningrum