Pakar Dorong KPPU Awasi Program Strategis Nasional

IBUKOTAKINI.COM – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Dalam acara Outlook Persaingan Usaha, Bhima Yudhistira, menyarankan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperluas cakupan pengawasannya ke program-program strategis nasional. 

Program seperti pembangunan 3 juta rumah, makan bergizi gratis, food estate, dan sektor nikel dinilai Bhima sebagai area yang memerlukan pengawasan intensif untuk mendorong persaingan usaha sehat.

"Persaingan usaha harus menjadi gerakan (movement), tidak hanya sekadar pengawasan. Dengan masuk ke program-program strategis ini, KPPU dapat mencegah monopoli dan memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan efektif dan efisien," tegas Bhima di Gedung KPPU Jakarta,  Rabu, 8 Januari 2025. 

Pengamat ekonomi itu menyebut peran KPPU di program 3 juta rumah, makan bergizi gratis, dan food estate untuk menciptakan pasar yang sehat dan kompetitif. 

“Program-program ini memerlukan pengawasan untuk memastikan alokasi anggaran tidak terganggu oleh praktik monopoli atau kartel,” kata Bhima dalam kegiatan Outlook Persaingan Usaha 2025.

BACA JUGA:

KPPU Usul Integrasikan Jargas Program 3 Juta Rumah - ibukotakini.com

Di sektor food estate, misalnya, pemerintah mengalokasikan dana besar untuk memperkuat ketahanan pangan. KPPU diharapkan memastikan distribusi dana ini dilakukan secara transparan dan menguntungkan seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM.

Selain Bhima, sejumlah pakar turut menyampaikan pandangannya dalam acara ini, seperti Prof Ningrum Natasya Sirait dari Universitas Sumatera Utara. Ia mengapresiasi kinerja KPPU yang telah menangani lebih dari 500 kasus, meski regulasi yang ada masih perlu diperbaiki. 

Ningrum menekankan perlunya pendekatan kolaboratif (coopetition) dalam pengawasan persaingan usaha. Sedangkan Prof Telisa Aulia Falianty dari Universitas Indonesia menggarisbawahi perlunya fokus KPPU pada sektor teknologi dan digital, yang tumbuh pesat, serta pada sektor jasa yang mendukung program pemerintah.

Sementara Ketua KPPU, M Fanshurullah Asa, menekankan pentingnya peningkatan persaingan usaha untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. 

BACA JUGA:

KPPU dan Kemenkum Kolaborasi Pencegahan Pelanggaran Merger dan Akuisisi - ibukotakini.com

Berdasarkan penelitian, kenaikan Indeks Persaingan Usaha (IPU) sebesar 1 persen dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,001 unit. Untuk mencapai target tersebut, IPU harus naik 29 persen dari 4,95 pada 2024 menjadi 6,33 pada 2029.

“Kami butuh dukungan seluruh pihak, termasuk penguatan kewenangan hukum dan sumber daya KPPU melalui amandemen UU No. 5/1999 serta strategi nasional untuk persaingan usaha,” ujar Fanshurullah.

Sepanjang 2024, KPPU mencatat capaian signifikan, termasuk penanganan 16 perkara persaingan usaha, 18 pengawasan kemitraan UMKM, dan denda sebesar Rp56,6 miliar. KPPU juga menerima 149 notifikasi merger dan akuisisi, naik 2 persen dibandingkan 2023.

BACA JUGA:

KPPU Usulkan Inpres Policy Paper Peta Jalan Pengawasan Kemitraan ke Pemerintah - ibukotakini.com

Dalam kegiatan tersebut, KPPU juga meluncurkan buku berjudul “Persaingan Usaha Dalam Rangkaian Kata”. Buku ini berisi pandangan strategis dari anggota KPPU lintas periode terkait tantangan persaingan usaha di era ekonomi modern. 

Acara ditutup dengan peresmian Ruang Faisal Basri di Gedung KPPU, sebagai penghargaan kepada Faisal Basri, Anggota KPPU Periode I yang wafat pada 5 September 2024. ***