Pangkas Ego Sektoral, Diskominfo Balikpapan Target Keterisian Data 100 Persen

IBUKOTAKINI.COM - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kota Balikpapan mendorong pelaksanaan Forum Satu Data agar digelar lebih cepat di awal tahun sebagai penentu baseline utama sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh rancangan program pembangunan Kota Minyak didasarkan pada data faktual dan paling mutakhir.

Kepala Diskominfo Balikpapan, Erriansyah Haryono, mengatakan bahwa Balikpapan saat ini memegang predikat tertinggi di Kalimantan Timur dalam penilaian Satu Data. Meski demikian, penguatan sinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus dipacu.

“Bahkan ada masukan dari Pemprov Kaltim agar Forum Satu Data diselenggarakan di awal tahun, bukan di akhir tahun. Ini penting sebagai baseline perencanaan tahun berikutnya,” ungkap Erriansyah dalam Forum Satu Data di Aula Pemkot Balikpapan, Kamis (22/10/2026).

Erriansyah menyebut pengumpulan data sektoral kerap menghadapi kendala ego sektoral, terutama akibat mekanisme pelaporan di tingkat pusat yang berulang.

Untuk mengatasi hal tersebut, Forum Satu Data ditargetkan dapat berjalan efektif pada Februari atau Maret, tepat sebelum Musrenbang Kota dilaksanakan pada rentang Maret–April 2027.

BACA JUGA:

Wawali Balikpapan: Santri Pilar Bangsa, Kunci Menuju Indonesia Emas 2045 - ibukotakini.com

Dalam skema baru ini, Sekretaris di setiap OPD ditunjuk sebagai koordinator data yang berkolaborasi langsung dengan Kasubbag Program. 

“Sinergi ini diharapkan mampu memangkas birokrasi data agar penganggaran pembangunan daerah lebih efisien dan tepat sasaran,” imbuhnya. 

Pentingnya pengintegrasian data sektoral ini turut ditekankan oleh Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kaltim, Alfino Renaldi Arief. 

Menurutnya, Portal Satu Data berfungsi menyatukan seluruh data OPD ke dalam satu aplikasi terpadu yang dapat diakses publik.

Alfino menegaskan bahwa setiap data yang dihimpun wajib memenuhi standar baku nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk data geospasial.

“Tentu saja problem yang paling sering ditemukan adalah standardisasi data di level tinggi. Jika standar ini tidak dipenuhi, akuntabilitas data akan terpengaruh. Ini menjadi PR yang masih perlu kita kerjakan bersama,” ulas Alfino.

Pemerintah menargetkan tingkat keterisian data perencanaan daerah dapat mencapai 100 persen pada tahun 2027. Capaian ini diharapkan mampu mendongkrak Indeks Pembangunan Statistik serta Indeks Pembangunan Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kaltim. (Adv-Diskominfo Balikpapan)