Paparkan RPJPD hingga 2045, Anggota DPRD Kutim Sebut Angka Kemiskinan Turun
- Pada 2006, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutai Timur berada di angka 69,84 persen. Pada 2023, IPM meningkat menjadi 75,33 persen. Angka kemiskinan juga turun dari 17,66 persen pada 2006 menjadi 9,06 persen pada 2023.
Kutai Timur
IBUKOTAKINI.COM – Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Akbar Tanjung, memaparkan visi besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutai Timur yang dirancang hingga tahun 2045. RPJPD ini bertujuan menjadikan Kutai Timur sebagai pusat hilirisasi sumber daya alam yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.
Akbar menjelaskan, fokus utama dari RPJPD ini adalah menciptakan perekonomian yang tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan. Kutai Timur diharapkan mampu mengembangkan potensi hilirisasi di bidang lain seperti perkebunan.
"Jadi, pasca tambang, harapannya kita sudah mampu untuk menghadirkan produk berbasis perkebunan, dan bagaimana hilirisasinya bisa kita maksimalkan," ujarnya, Kamis (21/11/2024).
Dalam evaluasi RPJPD 2005–2025, Akbar memaparkan capaian indikator makro pembangunan di Kutai Timur yang menunjukkan kemajuan signifikan.
Pada 2006, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutai Timur berada di angka 69,84 persen. Pada 2023, IPM meningkat menjadi 75,33 persen. Angka kemiskinan juga turun dari 17,66 persen pada 2006 menjadi 9,06 persen pada 2023.
BACA JUGA:
- DPRD Kutim Dorong Hilirisasi SDA dan Pemerataan Infrastruktur dalam RPJPD 2045 - ibukotakini.com
- Asti Mazar Dorong EO Lokal Terlibat Festival Kreativitas Pemuda Kutim - ibukotakini.com
- Persoalan Infrastruktur Pedesaan Jadi Perhatian Anggota DPRD Kutai Timur - ibukotakini.com
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan dari 9,26 persen pada 2006 menjadi 5,93 persen di tahun 2023.
"Ini adalah bagian dari upaya kami untuk mewujudkan visi RPJPD, menjadikan Kutai Timur daerah yang maju, inklusif, dan berkelanjutan," kata Akbar.
Akbar menegaskan bahwa RPJPD hingga 2045 harus dirancang dengan pendekatan holistik yang mencakup empat aspek utama: ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
"Pendekatan ini diperlukan agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan," jelasnya.
Akbar optimistis, melalui perencanaan yang matang dan implementasi yang terarah, Kutai Timur dapat berkembang menjadi daerah dengan perekonomian yang diversifikasi dan berkelanjutan. “Sehingga mampu menghadapi tantangan pasca tambang dengan lebih baik,” ujarnya. (Adv)