Pembangunan Tahap Kedua IKN Dimulai

IBUKOTAKINI.COM - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan Nusantara sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Otorita IKN kini bersiap memulai pembangunan tahap kedua, yang difokuskan pada pembentukan ekosistem Kawasan Legislatif dan Yudikatif dua pilar penting pelengkap sistem trias politica di ibu kota baru.

Tahap ini mencakup pembangunan fisik, penyusunan regulasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Penandatanganan kontrak hasil lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025, menandai dimulainya fase konstruksi besar berikutnya di kawasan inti pemerintahan.

Kompleks Kawasan Legislatif akan dibangun di atas lahan seluas 42 hektar dengan anggaran Rp8,5 triliun (2025–2027). Proyek ini mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, serta gedung kerja anggota legislatif.

Sementara itu, Kawasan Yudikatif berdiri di lahan 15 hektar dengan anggaran Rp3,1 triliun, yang akan menampung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Pembangunan kedua kompleks tersebut diperkirakan berlangsung selama 25 bulan, dimulai pada November 2025.

Pendanaan infrastruktur IKN bersumber dari tiga skema utama: APBN Rp48,8 triliun (2025–2028), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp158,72 triliun, serta investasi swasta murni Rp66,3 triliun per Oktober 2025.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut tahap kedua akan berjalan lebih cepat dan masif.

BACA JUGA:

Cititrans Resmi Layani Rute Bandara Sepinggan ke IKN dan Samarinda - ibukotakini.com

“Pasca Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif. Saat ini sekitar 7.000 pekerja tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi, dan pada tahap kedua jumlahnya diperkirakan mencapai 20.000 orang,” ungkapnya dalam agenda Media Gathering, Rabu (29/10/2025).

Selain gedung pemerintahan, sejumlah proyek prioritas juga dikebut, seperti penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika Nasional yang ditargetkan rampung akhir 2025. Pembangunan hunian ASN, konektivitas jalan di KIPP Sub-WP 1B dan 1C, serta fasilitas pendidikan dan pasar juga tengah berjalan untuk mendukung relokasi aparatur sipil negara ke Nusantara.

Sebagai bagian dari infrastruktur dasar, Otorita IKN memastikan pasokan air baku terpenuhi melalui Bendungan Sepaku Semoi dengan luas 800–900 hektare dan kapasitas 16 juta meter kubik. Bendungan ini mampu menyediakan 2.500 liter air per detik, dengan 1.500 liter dialirkan ke IKN dan 1.000 liter ke Kota Balikpapan.

Selain itu, Intake Sepaku dengan kapasitas pengolahan 300 liter per detik juga disiapkan, memastikan pasokan air di IKN layak minum.

Otorita IKN juga mulai menyiapkan regulasi untuk Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) dengan menggandeng Jimly School of Law and Government (UGM) dalam merancang struktur dan perangkat hukum yang komprehensif.

Pembangunan IKN tahap kedua tidak hanya menyentuh infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan masyarakat sekitar. Otorita IKN bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) mengadakan pelatihan content creator bagi 1.000 siswa SMA dan SMK di sekitar wilayah IKN untuk mendorong literasi digital dan membuka peluang ekonomi kreatif.

Hingga saat ini, terdapat 879 program pengembangan kapasitas yang telah dijalankan bagi kelompok masyarakat seperti ibu rumah tangga, penyandang disabilitas, dan pelaku UMKM. ***