Pembenahan Infrastruktur Jadi Prioritas RPJD Balikpapan 2025-2045
- Nota kesepakatan Wali Kota Balikpapan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas Rancangan Awal Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2045, telah ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan H. Muhaimin, pada rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, pada hari Senin (26/2/2024).
Kabar Ibu Kota
BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM— Nota kesepakatan Wali Kota Balikpapan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas Rancangan Awal Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2045, telah ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan H. Muhaimin, pada rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, pada hari Senin (26/2/2024).
Penandatanganan juga dilakukan Wakil Ketua DPRD Balikpapan Laisa dan Budiono, yang menandakan bahwa Pemerintah Kota dan DPRD Balikpapan telah menyetujui nota kesepakatan ini.
Muhaimin menyampaikan bahwa rapat paripurna ini baru kesepakatan rencana RPJPD Tahun 2025-2045. Yang nantinya RPJPD ini akan menjadi dasar dalam perumusan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
Sebelum rapat paripurna digelar, Muhaimin sudah menyosialisasikan mengenai rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 kepada Ketua DPRD, seluruh Fraksi dan Komisi DPRD Kota Balikpapan.
- Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem Selama Pancaroba Maret-April 2024
- Pemkot-DPRD Balikpapan Sepakati Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2024-2025
- Stok Beras Bulog di Kaltim Diklaim Aman, Masyarakat Tak Perlu Panik
Pasalnya, RPJPD Tahun 2005-2025 akan berakhir, sehingga RPJPD Tahun 2025- 2045 harus sudah disahkan paling lambat pada bulan Agustus 2024. RPJPD ini akan digunakan pada tahun 2025.
"RPJPD akan dijabarkan lagi menjadi RPJMD kalau kepala daerah sudah terpilih. Nanti menjadi acuan untuk jangka lima tahunan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024-2029," ucapnya kepada media usai rapat paripurna.
Rancangan awal RPJPD yang paling banyak dibahas salah satunya mengenai penyediaan air bersih, pendidikan, kesehatan termasuk penanggulangan banjir.
Apalagi adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Balikpapan sebagai gerbang IKN, tentunya akan berdampak dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, sehingga infrastrukur, pendidikan, kesehatan begitu juga penyediaan air bersih menjadi prioritas.
"Infrastruktur kita sudah terbatas makanya fokus kepada sarana pendidikan, infrastruktur kota, kesehatan. Itu menjadi program prioritas kita, termasuk melanjutkan program RPJPD yang lama dan RPJMD Tahun 2021-2026," kata Muhaimin.