Pemerintah Bahas Skema Blending dalam Subsidi BBM 2025
- Pertamina juga memastikan bahwa kuota penyaluran BBM bersubsidi, terutama solar, masih dalam kondisi aman.
Tren
IBUKOTAKINI.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa skema blending menjadi opsi paling potensial dalam penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) 2025. Meskipun demikian, ia belum memastikan kapan kebijakan ini akan resmi diterapkan.
"Kemungkinan, potensi salah satu di antara alternatif yang sudah hampir mendekati keputusan (skema BBM subsidi) itu adalah blending," ungkap Bahlil.
Sebagai informasi, skema blending BBM merupakan model subsidi yang menggabungkan subsidi harga BBM dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas subsidi, memastikan hanya kelompok yang berhak menerima manfaat, serta mengurangi beban keuangan negara.
Sebelumnya, Bahlil sudah menyampaikan potensi skema ini pada akhir 2024. Namun, kepastian penerapannya masih menunggu hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang akan menentukan mekanisme final subsidi BBM 2025.
BACA JUGA:
https://ibukotakini.com/read/cimb-niaga-catat-laba-rp-8-7-triliun-di-2024
Saat ini, subsidi BBM telah diberikan kepada kendaraan berpelat kuning, seperti angkot, bus, taksi, dan transportasi massal lainnya. Dengan adanya skema baru, mekanisme penyaluran subsidi kemungkinan akan lebih terarah dan terkontrol.
Terkait pendistribusian BBM subsidi, DVP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengungkapkan bahwa Pertamina telah merampungkan pendataan penerima subsidi BBM solar melalui MyPertamina.
Nantinya, para penerima wajib melakukan pembelian menggunakan QR Code untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
"Yang beli solar harus memiliki QR. Kami masih menunggu arahan pemerintah terkait kebijakan tersebut," ujar Fadjar.
BACA JUGA:
https://ibukotakini.com/read/festival-kuliner-joglo-semar-hadir-di-balikpapan
Pertamina juga memastikan bahwa kuota penyaluran BBM bersubsidi, terutama solar, masih dalam kondisi aman. Dengan sistem QR Code, diharapkan penyaluran menjadi lebih terkendali dan tidak terjadi penyimpangan.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Indonesia bisa menerapkan kebijakan BBM Satu Harga tanpa subsidi dalam dua tahun ke depan atau pada 2027.
"Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar, seperti bensin maupun solar," ungkap Luhut dalam sebuah acara di Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema tersebut, subsidi BBM tidak lagi diberikan ke barang (BBM), tetapi langsung ke individu yang memenuhi kriteria. Dengan demikian, subsidi diharapkan lebih tepat sasaran dan mengurangi beban fiskal negara. ***