Pemerintah Manfaatkan 20,6 Juta Hektare Lahan Hutan untuk Ketahanan Pangan

IBUKOTAKINI.COM - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Raja Juli Antoni, mengungkapkan rencana pemerintah untuk memanfaatkan 20,6 juta hektare lahan hutan guna mendukung proyek ketahanan pangan, energi, dan air. 

Ia menegaskan, kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertanggung jawab tanpa membuka hutan baru atau melakukan deforestasi.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2024), Raja Juli menjelaskan bahwa lahan yang akan dimanfaatkan merupakan logged over area (LOA) atau area bekas kebakaran hutan. 

“Perlu kami jelaskan, pada kawasan hutan, baik hutan produksi dan hutan lindung yang saat ini dalam kondisi terbuka, baik karena LOA, bekas kebakaran hutan, atau sebagainya, dapat dioptimalkan dan berpotensi sebagai hutan cadangan pangan, energi, dan air,” tegasnya dikutip dari Trenasia.com pada Sabtu, 25 Januari 2025.

Ia menambahkan area tersebut sudah terbuka dan tidak produktif sehingga perlu dioptimalkan kembali. Pemerintah, kata Raja Juli, berkomitmen untuk tidak membabat hutan alami yang masih utuh demi menjaga kelestarian lingkungan. 

BACA JUGA:

Musrenbang Balikpapan Utara Fokus pada 34 Usulan Super Prioritas - ibukotakini.com

Kementerian LHK mencatat bahwa lahan yang dimaksud adalah area dengan kondisi terbuka dan telah lama tidak dikelola secara optimal. Melalui program rehabilitasi dan agroforestri, atau multi-usaha kehutanan (MUK), pemerintah berencana mengembalikan fungsi ekologis dan ekonomis kawasan tersebut.

“Jadi saya tegaskan, areal hutan cadangan pangan, energi, dan air tidak dilakukan dengan cara membuka hutan baru atau deforestasi,” ujar Raja Juli.

Konsep agroforestri yang akan diterapkan mencakup pengintegrasian pohon, tanaman pertanian, dan peternakan dalam satu unit pengelolaan. Menurut Raja Juli, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.

Program ini juga mendukung strategi pola food estate yang dirancang pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Lahan hutan yang dipulihkan akan dimanfaatkan untuk menanam tanaman pokok seperti padi gogo, jagung, serta pohon serbaguna penghasil hasil hutan bukan kayu (MPTF).

“Dengan pola agroforestri atau tumpang sari dalam satu hamparan, selain ditanam tanaman pokok atau pohon jenis MPTF dan tanaman buah-buahan, dapat juga ditanami tanaman musim seperti padi gogo dan jagung,” jelas Raja Juli.

Targetnya, dari 1 juta hektare lahan yang ditanami padi, Indonesia diharapkan mampu memproduksi 3,5 juta ton beras, setara dengan volume impor beras yang dilakukan selama ini. Hal ini juga berlaku untuk jagung, baik sebagai makanan pokok maupun bahan baku pakan ternak. Raja Juli optimis kebijakan ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.

“Agroforestri dianggap sebagai solusi ideal karena dapat meningkatkan biodiversitas, mengurangi erosi tanah, dan menjamin keberlanjutan produksi jangka panjang,” ujarnya. ***