Pemerintah Pusat Minta Percepat Penyerapan Anggaran

IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Pusat meminta kepada pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran APBD tahun 2021. Hal itu menjadi pokok pembahasan Rakor Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021 Dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan RI secara virtual pada Senin (22/11/2021).

Sekda Prov Kaltim Muhammad Sa'bani mengatakan hasil rapat bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar melakukan percepatan penyerapan anggaran, khususnya belanja-belanja didaerah. Juga, melakukan percepatan atau akselerasi untuk vaksinasi Covid-19.

"Data terakhir dari total asumsi pendapatan, memang belanja kita beru terealisasi 63,4 persen, tapi dari pendapatan riil, belanja kita sudah 104 persen atau lebih 100 persen. Artinya sudah ada dana Silpa yang sudah kita pergunakan, itulah sebabnya Mendagri dan Menkeu, minta juga untuk tetap akeselerasi percepatan pendapatan," papar Sa'bani usai mengikuti video conference Rakor.

Sa'bani berharap dana transfer ke daerah tetap konsisten untuk disalurkan, sehingga antara pendapatan riil dan belanja riil, memang betul-betul seimbang.

"Sementara ini kan, kita sudah melampaui pendapatan dibawah belanja, tetap kalau asumsi RAPBDnya, realisasi kita masih sekitar 63,46 persen," tandasnya.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga diminta mempercepat belanjanya untuk menstimulus perekonomian daerah. “Hal itu dilakukan untuk menstimulus perekonomian nasional maupun daerah,” ujarnya. 

• https://ibukotakini.com/read/kasus-covid-19-turun-kaltim-gencar-promosi-produk-kerajinan
• https://ibukotakini.com/read/triwulan-iii-2021-ekonomi-kaltim-tumbuh-4-51-persen

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan ada beberapa daerah yang belanjanya sudah cukup baik, termasuk juga masih ada daerah yang belanjanya masih rendah. 

"Bagi daerah yang belanjanya masih rendah, tolong dipercepat," tuturnya. 

Ia pun meminta daerah juga mencari peluang-peluang yang lain sehingga terjadi peredaran uang di masyarakat. 

"Intinya kita ingin mendorong agar belanja di daerah itu dapat maksimal dan Silpanya minim," ujarnya.