Pemerintah Pusat Setujui Usulan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan
- IBUKOTAKINI.COM – Usulan yang diakomodir meliputi optimalisasi penanganan Jalan Malinau-Long Semamu-Long Bawan, pengembangan kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung, hingga pemantauan kualitas air laut di Sebatik dan Tawau.
Kabar Ibu Kota
TANJUNG SELOR, IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah pusat menyetujui usulan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
Usulan yang diakomodir meliputi optimalisasi penanganan Jalan Malinau-Long Semamu-Long Bawan. Pengembangan dan peningkatan kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung.
Pemantauan kualitas air laut untuk lokasi yang berada di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yakni Sebatik dan Tawau.
“Kemudian sertifikasi laboratorium lingkungan hidup, preservasi Jalan Aki Balak Kota Tarakan, preservasi Jalan Dalam Kota Nunukan dan preservasi Jalan Aji Iskandar Kota Tarakan,” kata Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang dalam pernyataan resmi.
Usulan itu disampaikan Pempeorv Kaltara dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nasional baru-baru ini. Dijelaskannya dengan keterbatasan fiskal dan kewenangan yang dimiliki tentu tidak semua usulan dapat diakomodir.
Di mana semua telah sepakat pembahasan akan difokuskan pada usulan yang menjadi pengungkit indikator dan kewenangan Provinsi Kaltara.
BACA JUGA:
- IBUKOTAKINI.COM - Gubernur Kaltara Pastikan Pelayanan Tetap Optimal Pasca Cuti Bersama - ibukotakini.com
- IBUKOTAKINI.COM - Membangun Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN Siapkan SPKLU Pertama di Kaltara - ibukotakini.com
Selanjutnya, ada 12 usulan yang akan dibahas lebih lanjut pembangunan Balai Latihan Kerja Provinsi Kaltara, pembangunan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kaltara, pembangunan pelabuhan perikanan Mansapa, revitalisasi tambak di Kawasan sentra produksi udang dan bandeng.
Lalu, bantuan benih udang windu dan kepiting ke Kampung Budidaya, pembangunan PLTMH Long Aran Kecamatan Pujungan, lembangunan Kantor Desa Sempayang, Kantor Desa Buduk Tumu, Kantor Desa Long Berayang, Kantor Desa Pa’payak dan Kantor Desa Lembudud.
Kemudian pembangunan PLTS Terpusat Desa Pelaju dan Desa Patal, pembangunan fasilitas publik Taman Nasional Kayan Mentarang Long Alango, pembinaan pelaku usaha (UMK dan non UMK) baik PMDN atau PMA, pengembangan Lapangan Terbang Binuang Krayan Tengah dan bantuan permodalan BUMDES.
“Saya instruksikan perangkat daerah yang berkaitan dengan 12 usulan tersebut untuk melakukan koordinasi dengan kementerian terkait maupun dengan Bappeda Litbang Kaltara. Juga telah ditetapkan 12 fokus pembangunan,” terangnya.
BACA JUGA:
- IBUKOTAKINI.COM - Kunjungi Lapas Nunukan, Gubernur Kaltara Apresiasi Kegiatan Pembinaan dan Inovasi - ibukotakini.com
- IBUKOTAKINI.COM - Jelang Pemilu 2024, Kanwil Kemenkumham Kaltim Sosialisasi Parpol di Kaltara - ibukotakini.com
Gubernur juga menuturkan Pemprov Kaltara memiliki isu strategis yang harus diperhatikan diantaranya masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM, masih rendahnya daya saing dan tingginya kesenjangan antar wilayah, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Kemudian, rentannya ketahanan ekonomi daerah sebagai kawasan perbatasan dalam menghadapi persaingan global, masih rendahnya aksesibilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dan terintegrasi, belum optimalnya tata kelola dan pelayanan pemerintahan.
“Untuk isu aktual itu berupa perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global dan kemajuan teknologi dan inovasi,” jelasnya.
Gubernur mengatakan Musrenbang adalah wadah yang tepat untuk bersama-sama merumuskan program-program percepatan pembangunan Kaltara dalam mewujudkan Kaltara yang Berubah Maju dan Sejahtera.
BACA JUGA:
- Negara Hadir Lewat PMN, PLN Listriki 7 Desa di Kaltara - ibukotakini.com
- Berau Terus Dirayu Gabung Kaltara, Respons Ketua DPR Kaltim Mengejutkan - ibukotakini.com
“Musrenbang yang kita laksanakan belum lama ini merupakan wujud perencanaan partisipasi yaitu perencanaan yang mengikutsertakan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini untuk menggali semua aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Dia mengatakan, sebelumnya Pemprov Kaltara telah melakukan konsultasi publik rancangan RKPD 2024, dilanjutkan dengan forum lintas perangkat daerah sebagai tahapan lanjutan.
“Dari agenda tersebut saya berharap agar dokumen RKPD nantinya betul-betul telah menampung yang menjadi aspirasi dan keluhan masyarakat Kaltara,” tuntasnya. ###