Pemetaan DAS Jadi Cara Baru Atasi Banjir Balikpapan

IBUKOTAKINI.COM - Upaya Pemerintah Kota Balikpapan menanggulangi banjir kembali mengerucut pada dua daerah aliran sungai (DAS) utama yang kini menjadi fokus pemetaan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Kedua jalur tersebut DAS Klandasan Besar (Sungai Ampal) dan DAS Klandasan Kecil dianggap menentukan pola genangan dan menjadi acuan utama perencanaan teknis penanganan banjir kota.

Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPU Balikpapan, Jen Supriyanto, menyebut DAS Klandasan Besar merupakan jalur dengan beban paling berat. Debit air dari hulu sangat besar ketika curah hujan meningkat, sehingga menempatkan kawasan Mufakat sebagai salah satu titik banjir paling rawan di kota.

“Efek banjir paling besar memang di jalur itu, terutama Mufakat. Beban air dari hulu sangat besar saat hujan turun,” ucap Jen, Jumat (21/11/2025).

Berbeda dengan DAS Klandasan Besar, kondisi di DAS Klandasan Kecil dinilai lebih terkendali. Perbesaran dimensi saluran yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir terbukti meningkatkan kapasitas tampungan air, sehingga genangan tidak lagi setinggi sebelumnya.

“Untuk DAS kecil, salurannya sudah jauh lebih baik. Dimensinya besar dan sebagian besar sudah berfungsi. Tinggal beberapa bagian yang perlu dirapikan,” katanya.

BACA JUGA:

Industri Baru Berkembang, Balikpapan Kian Dilirik Investor - ibukotakini.com

Meski demikian, masih ada beberapa pekerjaan besar yang harus diprioritaskan pemerintah kota salah satunya pembangunan box culvert di kawasan Antasari, yang dinilai sebagai solusi penting untuk mengurangi banjir jangka panjang.

Jen menyebutkan bahwa proyek di Antasari tidak bisa langsung dieksekusi meskipun desain konstruksi sudah siap. Tantangannya adalah padatnya utilitas bawah tanah, mulai dari pipa air, kabel listrik, hingga jaringan fiber optik. Selain itu, terdapat persoalan sosial yang harus diselesaikan sebelum konstruksi besar dimulai.

“Desainnya sudah siap, tapi utilitas di sana sangat banyak. Ada pula persoalan sosial. Pekerjaan sebesar itu tidak bisa langsung dieksekusi,” jelasnya.

Menghadapi kompleksitas sistem saluran dan kondisi topografi kota, DPU menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara instan. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah kota perlu menetapkan prioritas, terutama pada lokasi yang berdampak langsung pada keselamatan dan aktivitas warga.

“Yang utama tetap pada lokasi dengan risiko tinggi. Semua dilakukan bertahap,” tegas Jen. ***