Pemkab Kutim Siapkan Sekolah Rakyat Berasrama di Simono

IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyiapkan lahan seluas delapan hektare di Jalan Simono, Kelurahan Teluk Lingga, untuk pembangunan sekolah rakyat berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. 

Sekolah bertaraf internasional itu dirancang menampung sekitar 1.500 orang, mulai dari siswa hingga tenaga pendidik, dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Seluruh pembiayaan pembangunan sekolah rakyat tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan, yang saat ini hampir rampung secara administrasi.

BACA JUGA:

DPR RI Janji Perjuangkan Pemangkasan DBH Kaltim - ibukotakini.com

Kepala Dinas Sosial Kutai Timur, Ernata Hadi Sujito, mengatakan pengusulan sekolah rakyat dimulai sejak Desember 2025 melalui proposal ke Kementerian Sosial. Awalnya, Pemkab Kutim mengajukan lahan seluas lima hektare.

“Namun setelah presentasi dan komunikasi dengan Kementerian Sosial, kami disarankan menambah luas lahan menjadi delapan hektare agar fasilitas pendidikan bisa lebih lengkap,” ujar Ernata dalam pernyataan resmi, Selasa (13/1/2026).

Arahan tersebut kemudian dilaporkan kepada Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Pemerintah daerah pun menyetujui perluasan lahan dan mempercepat proses administrasi pertanahan.

“Bapak Bupati langsung menyetujui penambahan lahan menjadi delapan hektare. Saat ini proses surat perluasan dari pertanahan hampir selesai,” kata Ernata.

BACA JUGA:

DPRD Kawal Program Nasional, Taqwa Tegaskan Sinkronisasi Kebijakan - ibukotakini.com

Sekolah rakyat ini akan dibangun sebagai kawasan pendidikan terpadu. Selain gedung sekolah untuk SD, SMP, dan SMA, akan tersedia asrama terpisah untuk setiap jenjang, ruang makan khusus, lapangan olahraga masing-masing tingkat, serta satu lapangan besar untuk kegiatan bersama.

Dari sisi akademik, setiap jenjang pendidikan akan memiliki dua rombongan belajar. 

SD akan memiliki 12 kelas, sementara SMP dan SMA masing-masing enam kelas. Setiap kelas diisi 25 siswa dan seluruh peserta didik diwajibkan tinggal di asrama.

Ernata menegaskan, program sekolah rakyat merupakan hasil kerja tim lintas perangkat daerah. 

BACA JUGA:

Wajib Belajar 13 Tahun, Perusahaan Ikut Tangani Anak Tidak Sekolah - ibukotakini.com

Selain Dinas Sosial, program ini melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan, Bappeda, serta BPKAD.

“Dinas Sosial hanya sebagai sekretariat. Yang bekerja dan berpikir adalah seluruh tim. Keberhasilan sekolah rakyat ini adalah keberhasilan bersama,” ujarnya.

Terkait seleksi siswa, Dinas Sosial akan mendampingi Badan Pusat Statistik dalam proses verifikasi dan pemrofilan keluarga miskin di lapangan. Data penerima manfaat sepenuhnya mengacu pada basis data resmi BPS.

Sementara itu, Analis Kebijakan Dinas Pertanahan Kutai Timur, Arham, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi di Simono merupakan hasil kesepakatan lintas organisasi perangkat daerah. Sebelumnya, tim sempat mempertimbangkan lokasi lain di Jalan Guru Besar.

BACA JUGA:

Akademisi di Kaltim Dukung Nuklir Jadi Energi Baru Terbarukan - ibukotakini.com

“Namun biaya pematangan lahan di sana lebih besar. Kontur lahan di Simono lebih efisien dan posisinya strategis karena ada rencana pengembangan jalan,” ujar Arham.

Dari total sekitar 20 hektare aset Pemkab Kutai Timur di kawasan Simono, delapan hektare dipastikan dialokasikan untuk sekolah rakyat dan dinyatakan bebas dari persoalan hukum.

“Lahan delapan hektare tersebut clear and clean. Pemetaan sudah rampung dan siap digunakan,” kata Arham.

Dengan sistem berasrama dan pembiayaan penuh dari negara, sekolah rakyat di Simono diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan sekaligus ruang aman bagi anak-anak Kutai Timur untuk belajar tanpa beban biaya. ***