Pemkab PPU Percepat Infrastruktur Transportasi Dukung Konektivitas IKN

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengupayakan percepatan penguatan infrastruktur transportasi dan logistik sebagai dukungan terhadap konektivitas wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu terungkay dalam audiensi antara Pemerintah Kabupaten PPU dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Audiensi yang dipimpin langsung oleh Bupati PPU Mudyat Noor ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD PPU, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala perangkat daerah. Rombongan diterima oleh Wakil Menteri Perhubungan Suntana di Kantor Kemenhub.

Bupati Mudyat Noor mengatakan pembangunan infrastruktur di PPU perlu dipercepat mengingat posisi kabupaten sebagai buffer area sekaligus gerbang utama menuju IKN. Hingga kini pembangunan masih terfokus di kawasan inti IKN, sementara wilayah sekitar seperti PPU belum mengalami percepatan yang sepadan.

“Bandara VVIP yang berada di wilayah PPU sebaiknya tidak hanya difungsikan untuk kepentingan kenegaraan, tetapi juga bisa melayani penerbangan komersial. Dengan begitu, manfaat ekonomi dan konektivitas dapat dirasakan masyarakat sekitar,” ucap Mudyat.

Selain bandara, pemerintah daerah juga menilai pentingnya pengembangan kawasan industri Buluminung yang dapat berperan sebagai simpul distribusi logistik bagi PPU dan IKN. Dalam pertemuan tersebut, Bupati PPU menyampaikan rencana hibah lahan kepada Kementerian Perhubungan melalui KSOP setempat guna memperkuat kolaborasi pembangunan kawasan industri tersebut.

Mudyat juga menyebut pentingnya peningkatan penerangan jalan di jalur utama yang melintasi PPU. Jalan nasional yang menjadi akses utama distribusi alat berat menuju IKN dinilai rawan kecelakaan akibat minimnya lampu jalan.

BACA JUGA:

Percepat Turunkan Stunting, Pemprov Kaltim Petakan Persoalan Daerah - ibukotakini.com

“Jalanan di PPU kini ramai dilalui kendaraan proyek IKN. Banyak tikungan dan kondisi gelap di malam hari meningkatkan risiko kecelakaan. Kami harap pemerintah pusat memberi perhatian terhadap penerangan jalan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah PPU, Tohar, memaparkan potensi besar Pelabuhan Buluminung dalam mendukung arus logistik untuk IKN dan wilayah selatan Kalimantan. Pelabuhan yang selama ini melayani ekspor batubara dan CPO tersebut, kata Tohar, dapat dioptimalkan menjadi pelabuhan umum untuk kegiatan logistik dan perdagangan antardaerah.

“Dengan posisi strategis, Buluminung bisa menjadi pintu masuk utama distribusi logistik IKN. Apalagi jika rencana jalan tembus Penajam–Kubar–Mahulu terealisasi, maka fungsinya akan semakin vital,” ujarnya.

Wamenhub Suntana menyambut positif berbagai usulan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten PPU. Ia menyatakan siap mendukung melalui kajian teknis dan koordinasi lintas sektor agar pengembangan infrastruktur di wilayah penyangga IKN berjalan terarah dan berkelanjutan.

“Kami siap berkolaborasi agar PPU menjadi kawasan penyangga yang kuat, termasuk terkait penerangan jalan dan infrastruktur pelabuhan,” ucap Suntana.

Terkait Pelabuhan Buluminung, Wamenhub juga membuka peluang investasi dengan skema konsesi bagi pihak swasta yang berminat mengelola pelabuhan tersebut.

Sementara itu, Kasubdit Prasarana Bandar Udara Kemenhub, Febi Oki Wahyudi, menjelaskan bahwa perubahan status Bandara VVIP menjadi bandara komersial memerlukan penyesuaian regulasi dan penambahan fasilitas publik seperti terminal umum. Ia menambahkan, pengelolaan bandara itu nantinya bisa diintegrasikan dengan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan untuk menjaga efisiensi dan daya saing.

“Secara ideal, bandara VVIP akan dibundling dengan Balikpapan agar pengelolaan dan investasi berjalan sinergis,” imbuhnya. ***