Pemkab PPU Permudah Izin Investasi dengan OSS

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus berbenah menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi pelaku usaha. 

Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemkab PPU berkomitmen memberikan kemudahan perizinan untuk menarik minat investor menanamkan modal di wilayah Benuo Taka. 

Kepala DPMPTSP Kabupaten PPU, Amrullah, mengatakan pemerintah daerah sangat terbuka dan aktif membuka ruang bagi investor, baik skala daerah, nasional, maupun internasional. 

Di mana percepatan dan kemudahan layanan perizinan menjadi kunci utama menggaet investasi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. 

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/pemkab-ppu-gelontorkan-32-ribu-liter-solar-untuk-nelayan-jenebora

"Tentu kita buka ruang seluas-luasnya untuk mereka (investor). Terkait masalah pengurusan perizinan, pasti kita permudah. Kami ingin memastikan setiap prosesnya berjalan lancar tanpa kendala yang berarti," ucap Amrullah, Selasa (10/11/2026). 

Amrullah menjelaskan, mekanisme perizinan saat ini sudah terintegrasi secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS). 

Meski berbasis digital, DPMPTSP PPU tidak melepas tangan begitu saja apabila pelaku usaha mengalami kendala teknis maupun administratif di lapangan. 

Sebagai bentuk kemudahan nyata, DPMPTSP PPU menyiapkan layanan pendampingan khusus bagi investor yang menemui kesulitan saat memproses dokumen melalui sistem OSS.

Tak hanya itu, efisiensi juga diterapkan pada pengurusan dokumen perizinan krusial lainnya yang berada di bawah kewenangan daerah. 

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/salurkan-kartu-penajam-cerdas-bupati-ppu-wanti-wanti-bullying

"Kemudahan perizinan sekarang kan sistemnya sudah online lewat OSS. Namun, jika ada kesulitan-kesulitan, kami siap melakukan pendampingan langsung dalam pengurusan perizinan tersebut. Termasuk pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), pastinya akan lebih kita mudahkan," tambahnya. 

Amrullah menekankan komitmen percepatan layanan pada ranah PKKPR dan PBG agar tidak menjadi pengganjal langkah investasi. 

PKKPR atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan PBG menjadi dua dokumen penting yang kerap menentukan cepat atau lambatnya realisasi investasi di daerah. 

Dengan adanya jaminan kepastian hukum, transparansi, serta pendampingan responsif dari DPMPTSP PPU, pemerintah daerah berharap iklim investasi di PPU semakin menggeliat. 

"Dengan kemudahan investasi ini akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mendorong kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN)," imbuhnya. (ADV-Diskominfo PPU)