Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB PPU, Hery Handayani,
Penajam

Pemkab PPU Terapkan Klinik Penganggaran Responsif Gender Tingkat Desa dan Kelurahan

  • Program ini dapat membantu desa-desa dalam merancang dan mengalokasikan anggaran yang memperhatikan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya.
Penajam
Is Wahyudi

Is Wahyudi

Author

IBUKOTAKINI.COM – Program Klinik Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang sebelumnya difokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini mulai diperluas ke desa dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 

Langkah ini disambut positif oleh pemerintah desa dan kelurahan, yang berkomitmen untuk menciptakan anggaran pembangunan yang lebih inklusif dan memperhatikan kebutuhan gender.

Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB PPU, Hery Handayani, mengungkapkan, bahwa Klinik PPRG kini semakin berperan penting dalam mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan gender. 

Program ini dapat membantu desa-desa dalam merancang dan mengalokasikan anggaran yang memperhatikan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya.

“Namun, seiring waktu, klinik ini menjadi semakin berfungsi dengan baik. Kemarin, hanya di lingkup OPD, dan kini kami mulai merambah ke desa dan kelurahan,” ungkap Hery pada Senin 28 Oktober 2024. 

BACA JUGA:

Menurutnya, penganggaran di tingkat desa dan kelurahan sangat penting karena lebih langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan, menciptakan dampak yang lebih nyata.

Dengan implementasi PPRG di tingkat desa dan kelurahan, diharapkan pembangunan yang dianggarkan dapat mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak. 

“Mereka juga memiliki anggaran untuk pembangunan desa yang lebih menyentuh masyarakat,” lanjut Hery.

Respon positif dari para pemangku kebijakan desa dan kelurahan menjadi motivasi tersendiri bagi DP3AP2KB untuk terus memperluas cakupan PPRG. 

Untuk mendukung keberhasilan program ini, DP3AP2KB kini bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Desa. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan program berjalan sesuai rencana dan menyasar langsung kebutuhan lapangan.

“Respon dari desa dan kelurahan cukup antusias. Kami juga bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Desa dalam pelaksanaannya,” tambah Hery. Dalam penerapan PPRG, berbagai kegiatan dilaksanakan, mulai dari sosialisasi hingga pendampingan langsung bagi pemerintah desa dalam perencanaan dan penganggaran. (Adv/Diskominfo PPU)