
Pemkab PPU Tindak Lanjuti Evaluasi Tata Ruang BPK RI
- Pemkab PPU Siapkan Rencana Aksi Tata Ruang Usai Exit Meeting dengan BPK RI Kaltim
Penajam
IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) merampungkan tahapan akhir (exit meeting) pemeriksaan kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (17/11/2026).
Evaluasi ini menjadi pijakan krusial untuk memastikan arah pembangunan di wilayah berjuluk Benuo Taka tersebut selaras dengan regulasi dan dinamika pesat Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah PPU itu dipimpin langsung oleh Inspektur Inspektorat Daerah PPU, Budi Santoso, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sementara tim auditor BPK RI Kaltim dipimpin oleh Muhammad Sahlan.
Dalam exit meeting tersebut, tim pemeriksa BPK menyoroti tiga persoalan mendasar yang membutuhkan pembenahan segera oleh pemerintah daerah:
1. Percepatan Revisi RTRW Era 2014 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang digunakan Pemkab PPU saat ini masih mengacu pada regulasi lama tahun 2014. Pemkab PPU tengah menggenjot proses revisi RTRW agar peta pembangunan daerah lebih adaptif terhadap masifnya pertumbuhan kawasan penyangga IKN.
2. Celah Perizinan Otomatis di Sistem OSS BPK menemukan adanya penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) secara otomatis melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang kerap tidak sinkron dengan zonasi tata ruang maupun fakta di lapangan.
BACA JUGA:
Lapak Baca di Festival Belian Nondoi PPU Curi Perhatian Anak
Menyikapi celah ini, Pemkab PPU berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat guna membenahi akurasi sistem perizinan digital tersebut.
3. Validasi Ulang Data Lahan Sawah dan RTH Pemutakhiran data Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Lahan Baku Sawah (LBS) menjadi prioritas berikutnya. Validasi ulang di lapangan dinilai mendesak agar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tepat sasaran dan tidak menggerus kawasan lindung maupun lahan pertanian produktif.
Menanggapi catatan tersebut, Inspektur Inspektorat Daerah PPU, Budi Santoso, menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap seluruh masukan tim auditor dan siap mengeksekusi langkah perbaikan secara terukur.
"Pemerintah Kabupaten PPU menyambut baik hasil pemeriksaan ini dan akan menindaklanjutinya melalui penyusunan rencana aksi pada awal Desember mendatang," ujar Budi usai pertemuan, Selasa (17/11/2026).
Menurut Budi, pembenahan tata ruang bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif, melainkan wujud komitmen daerah dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan pangan.
"Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan tata ruang yang tertib, ramah lingkungan, dan mendukung ketahanan pangan daerah," pungkasnya. (Adv-Diskominfo PPU)
