Pemkot Balikpapan Buka Suara soal APBD, SPP Gratis hingga Masalah Air Bersih

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kota Balikpapan menjawab berbagai masukan dan kritik dari fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna ke-18, Kamis 10 Juli 2025.

Dalam forum itu, Wali Kota Rahmad Mas’ud melalui Wakil Wali Kota Bagus Susetyo membacakan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

“Pemerintah Kota menyampaikan terima kasih atas perhatian fraksi saudara terkait pengawasan seleksi penerimaan murid baru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan,” ucap Bagus di hadapan anggota dewan.

Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi, termasuk Partai Demokrat, menyoroti beberapa isu penting mulai dari penerimaan murid baru (SPMB), pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), layanan air bersih, hingga penanganan banjir.

Bagus menjelaskan, proses penerimaan murid baru telah diatur dalam Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/256/2025. Untuk mengakomodasi laporan dari masyarakat, posko pengaduan telah dibuka dan melibatkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur. 

BACA JUGA:

Bayar Pajak Mudah dan Cepat, PAD Bisa Melesat - ibukotakini.com

Tak hanya itu, pemerintah juga membebaskan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan uang pangkal untuk 13 sekolah swasta tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs).

Sorotan mengenai PAD dijawab dengan penjelasan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat strategi pengawasan serta menggandeng Kejaksaan Tinggi dalam penagihan demi peningkatan penerimaan daerah.

Terkait realisasi belanja daerah yang tercatat sebesar 86,72 persen, Pemkot mengakui bahwa perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kendala yang dihadapi, mulai dari proses birokrasi hingga koordinasi lintas perangkat daerah.

Menanggapi perihal tidak adanya pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun berjalan, Bagus menyebut hal itu sebagai kebijakan fiskal yang penuh kehati-hatian. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp536,37 miliar digunakan untuk menutup defisit dan menjaga stabilitas fiskal daerah.

SiLPA tahun 2024 yang mencapai Rp614,74 miliar, menurutnya, bukan sepenuhnya akibat program yang gagal berjalan. Sebagian besar bersumber dari efisiensi belanja, tertundanya pembayaran tunjangan kinerja, serta dana-dana khusus seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), insentif fiskal, dan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang penggunaannya wajib sesuai peruntukan.

Masalah air bersih juga jadi perhatian. Bagus menyebut fenomena El Nino berdampak besar terhadap penurunan ketersediaan air baku hingga 50–60 persen. Kondisi ini memicu keterbatasan sambungan baru dan penurunan kualitas layanan distribusi.

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Balikpapan saat ini tengah melakukan perbaikan jaringan, memperkecil kebocoran, serta melakukan evaluasi teknis guna meningkatkan distribusi. Evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menunjukkan kinerja yang semakin membaik.

“Perbaikan ini jadi landasan kita untuk memperluas jangkauan pelanggan di tahun 2025,” sebut Bagus.

Ia turut merespons keluhan masyarakat terkait lambannya penyambungan instalasi dan minimnya pemasangan pipa induk.

BACA JUGA:

Cek Kesehatan Gratis Diserbu Warga, Pemeriksaan Mata Paling Favorit - ibukotakini.com

Menurutnya, penanganan dilakukan dengan cara flushing rutin, rehabilitasi jaringan lama, hingga pemantauan mutu air secara real-time.

Sementara untuk persoalan banjir, pemerintah fokus pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Klandasan Besar atau dikenal dengan DAS Ampal.

Upaya pengendalian dilakukan lewat tiga pendekatan, yaitu pelebaran saluran, pembangunan bendungan pengendali (bendali), serta pembangunan rumah pompa.

“Kami butuh sekitar 40 bendali di wilayah tersebut. Saat ini baru enam yang sudah terbangun,” kata Bagus.

Tahun ini, pembebasan lahan untuk pembangunan Bendali Ampal Hulu telah dilakukan di lahan seluas 10 hektare, dengan anggaran sebesar Rp47 miliar.

Opsi pelebaran saluran memerlukan pembiayaan besar. Berdasarkan perhitungan 2019, anggaran pembebasan lahan dan pembangunan saluran primer DAS Ampal bisa mencapai Rp1,6 triliun.

Untuk mendukung itu, Pemkot berharap bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Di akhir tanggapan, Bagus menyatakan pemerintah kota terbuka terhadap semua masukan fraksi, termasuk dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), serta fraksi-fraksi gabungan lainnya.

“Kami sepakat bahwa hal ini perlu jadi bahan evaluasi. Ke depan, kami akan terus memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program, khususnya yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” tutup Bagus. (Adv)