Pemkot Balikpapan Jaga Arah Pembangunan di Tengah Penyesuaian Fiskal

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat sinergi antara program pemerintah daerah dan kebijakan strategis pemerintah pusat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika fiskal nasional. 

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, didampingi Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, MM, usai menerima kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus, di Ruang VVIP Balai Kota Balikpapan, Selasa (12/11/2025). 

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah program prioritas pemerintah pusat dibahas, di antaranya Koperasi Merah Putih dan Mitra Binaan Government (MBG) yang telah berjalan di Balikpapan. 

“Program-program ini menjadi perhatian Pak Mendagri melalui Wakil Menteri. Kami akan memastikan semua berjalan sesuai arahan dan dilaporkan secara berkala,” ungkap Rahmad Mas’ud. 

Wali Kota juga menyampaikan dukungan penuh Balikpapan terhadap program pembangunan 3 juta rumah yang menyasar masyarakat menengah ke bawah. Program tersebut sejalan dengan visi kota untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, khususnya bagi warga Balikpapan dan Kalimantan Timur. 

“Ini sejalan dengan tujuan kita, yakni mensejahterakan masyarakat,” ucapnya. 

BACA JUGA:

https://ibukotakini.com/read/logistik-dan-rantai-pasok-jadi-tantangan-program-mbg-di-balikpapan

Selain membahas program pembangunan, Wali Kota Rahmad menyinggung evaluasi pemerintah pusat terkait Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai desain dan formula TKD yang diatur oleh pemerintah pusat tetap diarahkan agar manfaat fiskal dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. 

Dalam kesempatan tersebut, Rahmad juga menekankan pentingnya reformasi administrasi dan birokrasi yang efisien serta pelayanan publik yang berkualitas. 

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sehingga kota ini tetap kondusif, nyaman, dan menarik bagi investor serta pelaku UMKM,” tegasnya. 

Menurutnya, UMKM menjadi fondasi penting perekonomian daerah, terbukti mampu bertahan saat pandemi COVID-19. Pemerintah kota, lanjutnya, akan terus memperkuat peran UMKM melalui pendampingan, akses permodalan, dan kolaborasi lintas sektor. 

Terkait anggaran daerah, Rahmad mengakui adanya penyesuaian akibat pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Namun, ia memastikan bahwa program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tidak akan terdampak. 

“Untuk kegiatan seremonial, akan kita tunda sementara. Prioritas tetap untuk kepentingan masyarakat,” imbuh Rahmad Mas'ud. ***