
Pemkot Balikpapan Matangkan Rencana Pembangunan SPPG
- Target 30 Unit Layani 30.000 Siswa
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Kota Balikpapan tengah mematangkan rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai bagian dari upaya mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Melalui koordinasi lintas instansi, Pemkot menargetkan pengadaan lahan dan fasilitas yang layak untuk mendukung sistem distribusi makanan sehat kepada puluhan ribu siswa sekolah di Balikpapan.
Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Zulkifli, mengatakan bahwa Pemkot telah meminta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) agar segera mengajukan lokasi-lokasi yang dapat digunakan sebagai titik pembangunan SPPG.
"Kami sudah minta BKAD untuk mengajukan lokasi secepatnya. Supaya segera kami proses dan lakukan peninjauan di lapangan bersama tim pendamping SPPI,” ujar Zulkifli, Selasa (4/6/2025).
BACA JUGA:
Pemkot Balikpapan Diminta Siapkan Tiga Lokasi untuk Bangunan SPPG - ibukotakini.com
Peninjauan ini penting untuk memastikan lokasi yang dipilih memenuhi standar teknis, antara lain dari segi luas, aksesibilitas, serta kondisi geografis. Sementara ini, lokasi yang sudah ada masih merupakan lokasi mandiri hasil kerja sama antara BGN dengan pihak katering swasta.
Menurut Zulkifli, pembangunan SPPG di Balikpapan akan disesuaikan dengan jumlah siswa yang membutuhkan layanan makan bergizi.
Dengan estimasi satu unit SPPG mampu melayani 3.000 hingga 4.000 siswa, dan jumlah total siswa di Balikpapan mencapai 30.000 orang, maka dibutuhkan sekitar 30 unit SPPG untuk menjangkau seluruh peserta program.
Dalam tahap awal, SPPI mengusulkan agar dibangun tiga unit SPPG terlebih dahulu. Namun Pemkot berinisiatif menambah satu unit tambahan, sehingga rencana awal mencakup empat titik lokasi.
BACA JUGA:
Musyawarah Koperasi Merah Putih Ditarget Rampung 28 Mei - ibukotakini.com
“Kami ingin program ini benar-benar optimal dan tidak menyulitkan proses distribusi. Penambahan titik sangat mungkin, karena targetnya pelayanan harus merata,” jelas Zulkifli.
Zulkifli menjelaskan bahwa lahan yang dibutuhkan untuk satu unit SPPG harus memiliki ukuran minimal 25 x 40 meter, dengan akses jalan selebar minimal 3 meter, serta tidak berada di area curam atau berbukit. Lokasi juga harus strategis dan mudah dijangkau dari sekolah-sekolah yang akan dilayani.
“Kami tidak ingin nanti logistiknya terhambat karena akses buruk. Itu sebabnya penentuan lokasi jadi hal sangat krusial,” tegasnya.
Pemkot Balikpapan sempat mewacanakan pemberdayaan katering lokal secara luas untuk mendukung program MBG, sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat.
BACA JUGA:
Layanan Kesehatan Gratis Jadi Prioritas, Wamendagri Apresiasi Balikpapan - ibukotakini.com
Namun, BGN tidak memperkenankan dapur katering yang terlibat dalam MBG digunakan untuk kegiatan lain.
“Kalau sudah ikut program MBG, dapurnya tidak boleh dipakai untuk kegiatan lain. Ini jadi tantangan buat pelaku usaha, padahal kita ingin program ini berkelanjutan,” kata Zulkifli.
Hal ini disebabkan oleh ketentuan kebersihan dan sertifikasi yang ketat. Maka, pengusaha katering hanya akan dikontrak dalam bentuk jasa pelayanan. Sementara pembelian bahan baku tetap melalui sistem pasar terbuka atau mekanisme at cost, bukan paket borongan.
“Jadi bahan tetap dibeli dengan harga pasar, dan dibayarkan sesuai realisasi. Ini bagus, karena bisa menggerakkan ekonomi lokal dan UMKM pangan,” imbuhnya.
BACA JUGA:
Makan Bergizi, Anak Bahagia: Wamendagri dan Wali Kota Pantau Pelaksanaan MBG - ibukotakini.com
Dalam operasionalnya, SPPG akan melibatkan petugas khusus yang direkrut dan dilatih langsung oleh pihak pelaksana. Tenaga ini akan dilengkapi pelatihan standar pengolahan dan distribusi makanan sehat untuk anak sekolah.
Selain itu, enam orang mahasiswa asal Balikpapan yang tergabung dalam SPPI juga akan dilibatkan sebagai pendamping lapangan program Makan Bergizi Gratis. Mereka akan bertugas membantu pelaksanaan serta menjadi penghubung antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah.
Upaya pemberdayaan masyarakat juga mendapat masukan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan. Kepala Disdikbud mengusulkan agar pedagang kantin sekolah yang tidak lagi berjualan dapat dilibatkan sebagai bagian dari pelaksana kegiatan.
“Pedagang kantin sekolah yang sekarang tidak aktif, itu bisa kita arahkan untuk ikut program ini. Mereka bisa dilatih dan diberdayakan,” terang Zulkifli.
BACA JUGA:
Wawali: Butuh Sinergi Agar Manfaat MBG Bisa Dirasakan Jangka Panjang - ibukotakini.com
Langkah ini dinilai sebagai solusi dua arah: mendukung distribusi makanan bergizi sekaligus membantu ekonomi pelaku usaha kecil di lingkungan sekolah. ***