Pemkot Balikpapan Pastikan Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas Meski DBH Dipangkas

IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, tetap berjalan meski ada wacana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH).

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi mengenai pemangkasan DBH tersebut. Namun informasi yang beredar menyebut pemangkasan anggaran dilakukan di seluruh daerah, termasuk Balikpapan dan Kalimantan Timur.

“Secara tertulis belum ada penyampaian, tapi secara informasi memang ada pemangkasan di setiap daerah. Jadi bukan hanya Balikpapan, melainkan seluruh Indonesia,” ucapnya usai mempimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di halaman Balai Kota pada Rabu (1/10/2025).

Rahmad menyatakan pemerintah kota akan mengutamakan strategi agar program prioritas tidak terdampak oleh kebijakan penghematan. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dipastikan tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan APBD 2026.

BACA JUGA:

Festival Anak Indonesia Hebat 2025, Ajang Kreativitas Menuju Generasi Emas - ibukotakini.com

“Yang penting pendidikan dan kesehatan jangan sampai terganggu. Termasuk BPJS Kesehatan, itu tidak boleh dipotong karena menyangkut langsung kepentingan masyarakat,” tandasnya.

Menurut Rahmad, program non-esensial masih bisa ditunda. Misalnya, pembangunan gedung atau kegiatan bersifat seremonial dapat dialihkan ke tahun berikutnya jika kondisi keuangan daerah memang terdampak.

Untuk menghadapi potensi pemangkasan, Pemkot Balikpapan akan melakukan simulasi anggaran untuk menentukan program yang wajib diprioritaskan dan yang bisa ditunda.

“Kita lihat kondisinya. Kalau sifatnya seremonial atau pembangunan gedung yang bisa ditunda, mungkin akan dipotong. Yang jelas, pendidikan dan kesehatan tidak boleh terganggu,” jelasnya.

Rahmad berharap melalui penyesuaian strategi anggaran ini, masyarakat tidak kehilangan manfaat dari layanan publik yang vital.

“Mudah-mudahan APBD 2026 nanti tetap bisa berjalan baik dan program-program prioritas tidak terganggu,” pungkasnya. ***