Ekonomi

Pemprov Kaltara Nantikan Sinergi dengan Perusahaan Sawit

  • TANJUNG SELOR, IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap terjadi sinergi antara pemerintah daerah dengan Perusahaan perkebunan kelapa sawi
Ekonomi
Redaksi

Redaksi

Author

TANJUNG SELOR, IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap terjadi sinergi antara pemerintah daerah dengan Perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen TP mengatakan kehadiran perusahaan kelapa sawit ini memiliki peran penting dalam upaya Pembangunan.

“Maka dari itu, diupayakan harus ada sinergitas antara pemerintah dan perusahaan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Sudah kurang lebih dua tahun ini, kita ini selalu berharap kehadiran sawit ini tentu maksimal,” katanya, Selasa (8/8/2023).

Hal ini juga disampaikannya pada Sosialisasi Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pelaporan Mandiri ke Dalam Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. 

Sosialisasi yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur (wagub) Dr. Yansen TP, M. Si ini dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), para asisten dan kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltara, dan para pimpinan/perwakilan Perusahaan Besar Swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit se-Kaltara.

Diketahui sawit merupakan salah satu komoditas terbesar di provinsi itu dan mempunyai potensi strategis dalam mendukung perekonomian suatu daerah dan secara khusus di masyarakat. 

Oleh karena itu, Yansen berharap perusahaan sawit proaktif menghadirkan dirinya sebagi kekuatan ditengah-tengah masyarakat.

“Saya harapkan supaya bangunlah sinergitas kinerja perusahaan masing-masing dalam menata kelola perkebunan dengan daerah/lingkungan di mana berada,”tegasnya. 

Menurutnya, jika komunikasi berjalan sinergis, maka persoalan di masyarakat pasti dapat diselesaikan.Dalam hal ini, pemerintah berharap, perusahaan-perusahaan yang ada wajib melakukan pelaporan secara mandiri. 

Dari pemerintah, menginginkan adanya kreativitas masing-masing perusahaan untuk bagaimana bekinerja agar kontribusi besarnya dapat terserap baik oleh pemerintah dan kembali ke daerah.