Pemprov Sinkronisasi Pusat Pembangunan Infrastruktur
Pemprov Sinkronisasi Pusat Pembangunan Infrastruktur
Kabar Ibu Kota
IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan sinkronisasi pembangunan infrastruktur dengan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi dilakukan dengan menggelar koordinasi jajaran Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Kaltim dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Kalimantan Timur yang dipimpin Sekprov Kaltim HM Sa'bani, di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (4/11/2020).
Pemprov Kaltim sangat mendukung dan mengapresiasi sinkronisasi pembangunan infrastruktur di Benua Etam antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sa'bani menjelaskan, koordinasi ini dilakukan guna mensinkronkan program strategis yang dilaksanakan Pemprov Kaltim, Pemerintah Pusat maupun Kabupaten dan Kota di daerah ini.
"Jadi, kami sangat bersyukur jika ada sinkronisasi program pembangunan strategis antara pusat dan daerah. Dengan menyesuaikan Program RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang semakin baik," kata M Sa'bani usai memimpin rapat koordinasi pembangunan infrastruktur Kaltim yang juga dihadiri Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim Fajar Joyohadikusumo dan Karo Infrastruktur dan SDA Hj Lisa Hasliana.
Beberapa program strategis yang tetap dilanjutkan Pemerintah Pusat, mulai penanganan normalisasi Sungai Karang Mumus, pembangunan jalan pendekat Pulau Balang, infrastruktur jalan perbatasan juga tetap dilaksanakan pusat. Bahkan, ada beberapa pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap dan multiyears serta tahunan dilaksanakan pusat.
"Ada juga yang sebagian ditangani Pemprov Kaltim dan Kabupaten/Kota. Semua ini harus disinkronisasikan. Jadi, kita bisa melihat mana yang dilaksanakan pusat, sehingga kita bisa fokus dengan kegiatan yang lain," jelasnya.
Artinya, Pemprov Kaltim sangat bersyukur jika pusat membantu daerah. Misal, ada jalan-jalan yang seharusnya menjadi tanggungjawab provinsi, ternyata ditangani pusat.
"Karena pusat memiliki dana dan tersedia. Semua itu, karena adanya kewenangan yang bisa dilakukan oleh pusat maupun daerah. Contohnya, pembangunan bendungan hingga irigasi bisa dibantu Pemerintah Pusat dan Pemprov Kaltim sangat senang dengan sinkronisasi ini," ujarnya.