Penanganan Banjir di Balikpapan 2026, Minim Alokasi Anggaran
- Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah jadi Alasan
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM - Penanganan banjir di Kota Balikpapan dinilai belum berjalan optimal seiring masih terbatasnya alokasi anggaran.
DPRD Balikpapan menyebut, porsi anggaran untuk penanganan banjir saat ini bahkan belum mencapai angka ideal.
Kondisi itu diperparah dengan adanya pemangkasan anggaran pada tahun 2026. Alokasi penanganan banjir disebut turun drastis hingga sekitar 65 persen dari usulan awal, imbas pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Padahal sebelumnya, total kebutuhan penanganan banjir di Balikpapan dipetakan mencapai Rp2,1 triliun hingga Rp2,3 triliun.
BACA JUGA:
Anggaran Dipangkas 50 Persen, Disdag Balikpapan Fokus Jaga Harga
Angka tersebut mencakup berbagai proyek prioritas, termasuk pembenahan sistem drainase dan penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, mengatakan banjir masih menjadi persoalan utama yang dihadapi kota hingga saat ini.
Ia menilai, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama lambatnya penanganan di lapangan.
"Kalau anggaran tidak ada, tentu tidak bisa dilaksanakan. Itu yang jadi kendala," kata Yusri.
BACA JUGA:
LKPJ 2025 Dipaparkan, Ekonomi Balikpapan Tumbuh 10,24 Persen
Menurutnya, alokasi anggaran yang tersedia saat ini masih jauh dari kebutuhan riil, terutama untuk menangani titik-titik banjir yang tersebar dari kawasan hilir hingga hulu.
Yusri mengungkapkan, anggaran untuk sektor banjir saat ini bahkan belum mencapai 10 persen dari kebutuhan yang ada.
Kondisi ini membuat sejumlah program strategis belum bisa dijalankan secara maksimal.
Sementara itu, banjir disebut sebagai salah satu persoalan paling mendesak yang harus segera ditangani pemerintah kota.
BACA JUGA:
"Banjir ini masih jadi momok di Balikpapan. Titiknya banyak, dari hilir sampai hulu," sebutnya.
Sebagai upaya penanganan, DPRD mendorong pemerintah kota untuk melakukan pelebaran aliran air hingga 40-50 meter di sejumlah titik rawan.
Program tersebut telah dibahas bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan dinilai sebagai langkah konkret yang dapat mengurangi risiko genangan.
Yusri mencontohkan kawasan Sepinggan yang dinilai berhasil keluar dari persoalan banjir setelah dilakukan pelebaran aliran.
BACA JUGA:
"Sepinggan sekarang tidak tergenang karena alirannya sudah diperlebar. Itu bukti bisa berhasil," ungkapnya.
Meski demikian, ia mengakui peningkatan anggaran tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah kota disebut memiliki tahapan perencanaan jangka panjang dalam penganggaran.
DPRD, ucap Yusri, memahami kondisi tersebut, namun tetap mendorong agar penanganan banjir menjadi prioritas utama di tengah keterbatasan fiskal.
"Mungkin dilakukan bertahap, tapi tetap harus didorong karena ini kebutuhan mendesak," imbuhnya.
BACA JUGA:
Kaltim Berpotensi Hujan Lebat 3 Hari, BMKG Keluarkan Peringatan
Dalam pelaksanaannya, DPRD menegaskan perannya berada pada fungsi pengawasan dan penganggaran. Sementara realisasi program sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
"Kami di legislatif mendorong dan mendukung. Eksekusinya tetap di pemerintah kota," pungkas Yusri.
Dengan kebutuhan anggaran yang mencapai triliunan rupiah dan realisasi yang jauh di bawahnya, penanganan banjir di Balikpapan dinilai berisiko berjalan lambat di tengah persoalan yang terus berulang setiap tahun.***