Pendapatan Kaltim Turun Rp883 Miliar, Belanja Daerah Menyusut
- Belanja 2026 Turun Jadi Rp14,33 Triliun
Samarinda
IBUKOTAKINI.COM — Ruang fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penyesuaian dalam Perubahan KUA (Kebijakan UmumAnggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2026. Pendapatan daerah dipangkas Rp883,59 miliar, sementara belanja daerah menyusut Rp822,16 miliar.
Penyesuaian tersebut disepakati DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kaltim yang membahas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS 2026.
Dalam kesepakatan itu, total belanja daerah Kaltim yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun dalam APBD murni 2026, disesuaikan menjadi Rp14,33 triliun.
Sementara pendapatan daerah turun dari Rp14,25 triliun menjadi Rp13,36 triliun.
BACA JUGA:
Kaltim Baru Dapat PI Migas dari 2 WK, KPK Turun Tangan - ibukotakini.com
Sekda Kaltim Sri Wahyuni, mengatakan perubahan KUA dan PPAS telah mempertimbangkan perkembangan kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat.
"Melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program prioritas, pemenuhan pelayanan dasar, serta penanganan kebutuhan mendesak dan kondisi darurat, termasuk kebakaran hutan dan lahan, secara efektif dan akuntabel," kata Sri Wahyuni membacakan sambutan Gubernur, Sabtu (26/9/2026).
PAD Kaltim Turun Rp1,85 Triliun
Penurunan pendapatan terutama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD Kaltim yang semula diproyeksikan sebesar Rp10,75 triliun mengalami penyesuaian Rp1,85 triliun menjadi Rp8,89 triliun.
Di tengah penurunan PAD, pendapatan transfer justru mengalami peningkatan.
Pendapatan transfer naik dari Rp3,13 triliun menjadi Rp4,33 triliun, atau bertambah sekitar Rp1,19 triliun.
Sementara komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah turun dari Rp362,03 miliar menjadi Rp135,26 miliar.
BACA JUGA:
Target PAD Balikpapan Dipangkas Rp80 Miliar, Program Prioritas Tetap Jalan - ibukotakini.com
Secara keseluruhan, perubahan tersebut membuat pendapatan daerah Kaltim turun Rp883,59 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
Belanja Dipangkas Rp822 Miliar
Sejalan dengan penyesuaian pendapatan, belanja daerah juga mengalami penyusutan.
Belanja Kaltim yang semula Rp15,15 triliun turun Rp822,16 miliar menjadi Rp14,33 triliun.
Meski terjadi penyesuaian, Pemprov Kaltim menyatakan belanja perubahan tetap diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat.
Prioritas belanja mencakup pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur, termasuk pembangunan yang mendukung konektivitas antardaerah.
BACA JUGA:
Fiskal PPU Terbatas, Pemkab Kejar Anggaran Pusat untuk Empat Program - ibukotakini.com
Pemerintah juga menargetkan efisiensi dan penajaman belanja untuk memperkuat akses pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mempercepat penurunan stunting, serta mendorong ekonomi produktif dan inklusif.
"Kerja sama yang baik antara TAPD dan Banggar DPRD merupakan modal dasar untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur," ujar Sri Wahyuni.
Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2026 tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kaltim 2026.***