Pendidikan Gratis Bukan Hayalan: Sudirman, Ketua Yayasan SMK Medika, Dorong Optimalisasi Anggaran dan CSR
- Pendidikan gratis bukanlah mimpi di siang bolong jika dilakukan dengan pengelolaan anggaran yang optimal.
Politik
IBUKOTAKINI.COM – Program pendidikan gratis di Kalimantan Timur bukan sekadar hayalan. Program ini bisa diwujudkan asal pemimpin punya kemauan untuk menjalankan.
Menurut Ketua Yayasan SMK Medika Samarinda, Sudirman, program pendidikan gratis bisa diwujudkan dengan kebijakan yang tepat.
Dosen di lima perguruan tinggi ini mengatakan pandangannya terkait janji pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Timur nomor urut 2, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
Menurut Sudirman, pendidikan gratis bukanlah mimpi di siang bolong jika dilakukan dengan pengelolaan anggaran yang optimal dan didukung oleh program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan besar di Kaltim.
Sudirman mencatat bahwa APBD Kaltim mengalokasikan sekitar 20 persen dari anggarannya, atau sekitar Rp4 triliun, untuk sektor pendidikan.
BACA JUGA:
Dari jumlah itu, ia menyatakan bahwa Rp2,4 triliun cukup untuk menutup SPP siswa, sementara sisanya bisa digunakan untuk aspek lain yang mendukung kemajuan pendidikan.
“Pendidikan gratis itu realistis kalau anggaran dikelola dengan baik,” ujarnya di SMK Medika Samarinda, Jumat (8/11/2024).
“Sekitar Rp2,4 triliun cukup untuk menutup SPP, dan sisa anggaran bisa dipakai untuk mendukung kualitas pendidikan,” tambah Sudirman dalam pernyataan resmi.
Ia juga menyoroti peran sekolah swasta, terutama SMK, yang dianggapnya memiliki kontribusi besar dalam mencetak tenaga kerja terampil di Kaltim.
BACA JUGA:
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya dukungan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang di beberapa SMK swasta.
Lebih lanjut, Sudirman menekankan bahwa Program Pendidikan Gratis yang diusulkan Rudy Mas’ud dan Seno Aji harus mengoptimalkan CSR dari perusahaan-perusahaan di Kaltim.
Sebagai mantan pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, ia menyebut bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk memastikan CSR dapat dialokasikan secara tepat sasaran, khususnya untuk mendukung pendidikan.
“Dengan peran aktif Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat, CSR perusahaan bisa diarahkan untuk kebutuhan pendidikan, termasuk membangun sarana dan memberikan beasiswa,” jelas Sudirman.
BACA JUGA:
Ia menambahkan, pengalaman sebelumnya sebagai Ketua Program Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) membuatnya menyadari bahwa dukungan untuk siswa berprestasi dan yang kurang mampu harus diperluas.
Program seperti BKC, katanya, membuka peluang bagi banyak siswa Kaltim untuk menggapai pendidikan tinggi tanpa terbentur biaya.
“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Tanpa pendidikan yang berkualitas, sulit bagi daerah atau bangsa untuk mencapai kemajuan,” kata Sudirman, seraya menegaskan dukungannya terhadap program pendidikan gratis yang inklusif di Kaltim. ***