Penyerapan Anggaran APBD Perubahan Kutim 2024 Rendah, Hingga Triwulan Ketiga
- Awalnya, APBD Kutai Timur tahun 2024 hanya sebesar Rp9,1 triliun. Namun, adanya peningkatan hingga Rp14 triliun pada APBD Perubahan dipicu oleh dua kebijakan baru
Kutai Timur
IBUKOTAKINI.COM – Hingga akhir triwulan ketiga 2024, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kutai Timur masih berada di angka yang tergolong rendah, yaitu hanya mencapai 29,47 persen dari total APBD Perubahan 2024 sebesar Rp14 triliun.
Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya realisasi anggaran tersebut.
"Terus terang, ini bukan hal yang mudah disampaikan. Sebagai anggota DPRD, kami merasa ini adalah bagian dari tanggung jawab kami. Kami sudah beberapa kali mengingatkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk memaksimalkan serapan anggaran," ujarnya.
Awalnya, APBD Kutai Timur tahun 2024 hanya sebesar Rp9,1 triliun. Namun, adanya peningkatan hingga Rp14 triliun pada APBD Perubahan dipicu oleh dua kebijakan baru: Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 yang mengatur perpajakan pada usaha batu bara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 yang menambahkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit. Ini menjadi kali pertama Kutai Timur memperoleh DBH dari sektor sawit, memberikan tambahan besar pada anggaran.
Selain itu, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dari APBD 2023 yang mencapai Rp1,7 triliun turut memperbesar total anggaran tahun ini. Namun, Faizal menyayangkan anggaran besar tersebut belum termanfaatkan dengan optimal.
BACA JUGA:
- Tingkatkan Sektor Pertanian, Yusri Yusuf Dorong Kutim Jadi Pemasok Utama Pangan IKN - ibukotakini.com
- Dorong Generasi Muda Aktif, Ketua DPRD Kutim Apresiasi Semangat Sumpah Pemuda - ibukotakini.com
- Ketua DPRD Kutai Timur Usulkan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas untuk Atasi Krisis - ibukotakini.com
“Dengan dana sebesar itu, kita seharusnya bisa mempercepat pembangunan. Tapi kenyataannya serapan anggaran masih sangat rendah,” jelasnya.
Selama 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mengadakan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) sebanyak empat kali, yakni pada Februari, April, Juli, dan terakhir Oktober, untuk mengevaluasi progres anggaran.
“Pada rapat di bulan April, serapan anggaran hanya 8,2 persen. Lalu pada Juli naik menjadi 20,58 persen. Namun, sampai Oktober ini baru mencapai 29,47 persen, masih jauh dari target 75 persen yang kita harapkan,” ungkap Faizal.
Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, Faizal meragukan kemungkinan serapan anggaran bisa mencapai target.
“Melihat perkembangan ini, saya pesimistis anggaran sebesar Rp14 triliun bisa terserap seluruhnya. Waktu kita tinggal dua bulan lagi, dan ini sangat sempit untuk mengejar sisa anggaran yang belum terpakai,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kutim)