Percepat Penurunan Stunting, BKKBN RI Kucurkan Anggaran Rp 43 M Untuk Kaltim

BALIKPAPAN, IBUKOTAKINI.COM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo dalam mempercepat penurunan angka stunting.

Program percepatan penurunan angka stunting ini akan dijalankan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diserahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI dengan total Rp 43 miliar.

Dana tersebut nantinya akan dialokasikan kepada kabupaten/kota yang ada di Kaltim dengan memprioritaskan daerah yang menghadapi angka stunting yang cukup tinggi.

Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo menyerahkan langsung DAK tersebut kepada perwakilan pemerintah daerah yang hadir pada pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Jumat (10/3/2023).

Ia juga sempat memaparkan pencapaian pemerintah dalam upaya penurunan angka stunting secara menyeluruh di seluruh daerah di Indonesia.

BACA JUGA:

• https://ibukotakini.com/read/terima-kunjungan-tony-blair-kepala-iokn-bahas-fokus-pengembangan-ikn
• https://ibukotakini.com/read/pemukulan-bedug-tandai-pembukaan-mtq-ke-51-tingkat-kota-balikpapan
• https://ibukotakini.com/read/tren-kecelakaan-kerja-menurun-pln-perketat-sop-dan-kultur-k-3-dalam-operasional-layanan-kelistrikan

"Angka nasional itu kan 21,6 persen. Nah, kemarin itu (tahun 2022) turun 2,8 peren dan itu penurunan yang tertinggi selama ini," ucap Hasto.

Berdasarkan angka tersebut, pemerintah melalui BKKBN RI menargetkan angka stunting ini bisa turun hingga 3 persen lebih di akhir tahun 2023. Sehingga, skenario yang didapatkan adalah penurunan angka stunting dapat mencapai sekitar 14 persen pada 2024.

Sementara itu, strategi yang akan dilakukan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting ini adalah dengan melibatkan semua elemen, mulai dari TNI/Polri, perusahaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta pemerintah daerah.

"Pak Gubernur (Kaltim) juga akan menggerakkan semua perusahaan (di Kaltim) untuk menjadi bapak asuh stunting ke depannya," katanya.

Lebih lanjut, Hasto menyebut, skenario atau konsep yang dijalankan dalam upaya tersebut sudah berjalan sejak pertengahan tahun 2022 lalu.

"Makanya pelayanan dari TNI/Polri itu juga sudah jalan di mana-mana, program bapak asuh anak stunting itu sudah jalan di mana-mana," sebutnya.

Dengan angka penurunan stunting di Kaltim tahun 2022 lalu, Hasto optimis angka tersebut pada tahun-tahun mendatang akan terus mengalami penurunan.

"Karena, indikator-indikator yang lain baik semua, seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, semua baik," terangnya.

Dalam hal penyerapan anggaran pada upaya percepatan penurunan angka stunting ini, DAK yang dikucurkan BKKBN RI sejumlah Rp 43 miliar untuk Provinsi Kaltim diharapkan dapat segera terserap di awal tahun ini.

"Angka penyerapannya (anggaran percepatan penurunan stunting) Kaltim masih di 66 persen. Itu tadi Rp 43 miliar ya segera diserap karena kalau ditunda-tunda takutnya tidak terserap pada akhir tahun," tuturnya.

"Padahal, peruntukkannya ya itu untuk operasional kegiatan percepatan penurunan stunting," pungkasnya. ###