Pergub Belanja Tak Terduga Diterbitkan

IBUKOTAKINI.COM - Terkait peraturan gubernur (Pergub) yang dinilai menjadi hambatan dalam percepatan serapan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) bersumber dari APBD dalam penanggulangan dan penanganan wabah virus corona (Covid-19) di Kaltim.

Gubernur Isran Noor meminta instansi terkait, khususnya organisasi perangkat daerah yang membidangi kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk tidak sungkan menyampaikan saran atau pun pendapatnya terkait kebijakan gubernur.

"Kalau perlu hari ini Pergub terbit, dua hari kemudian harus dirubah atau diperbaiki. Silahkan perbaiki, jangan sungkan, jangan ragu-ragu," kata Isran Noor saat rapat pimpinan terbatas di Kantor Gubernur, baru-baru ini.

Bagi orang nomor satu Benua Etam ini, jangan hanya sebab segan, sungkan atau takut kepada pimpinan, akhirnya berefek pada pelambatan atau terkendalanya penanganan.

Demikian halnya, keberadaan Pergub Kaltim tentang BTT yang baru saja diterbitkan berkaitan penanggulangan dan penanganan wabah Covid-19 oleh pemerintah daerah bersumber alokasi APBD.

Kondisi Covid-19 di Indonesia, termasuk Kaltim menurut Isran Noor. sudah masuk bencana sehingga perlu tindakan tanggap darurat corona. "Percepatan perlu dilakukan tanpa mengabaikan akuntabilitas," ujarnya.

Pernyataan tegas disampaikan Isran Noor setelah mendapat laporan, bahwa Pergub BTT ternyata salah satu penyebab rendahnya daya serap anggaran penanggulangan dan penanganan Covid-19 yang sudah dialokasi dari APBD.

"Segera saja perbaiki. Ini penting supaya menjamin kita cepat bergerak. Tidak hanya BTT, Pergub-Pergub yang lain juga," tegasnya. 

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim, Slamet Brotosiswoyo mengatakan bahwa pemerintah dan swasta harus bahu membahu dalam menggeliatkan ekonomi. Tidak bisa hanya mengandalkan satu sisi saja.

“Apa yang diberikan pemerintah pusat itu belum maksimal di daerah. Penerapannya masih belum maksimal. Sebenarnya dari sisi kebijakannya sudah baik,” kata Slamet Brotosiswoyo.

Dia menyarankan agar eksekutif harus turun ke lapangan untuk melihat seperti apa pelaksanaan kebijakan di daerah. Dengan begitu mereka bisa mengetahui apa yang dilakukannya sudah baik atau belum.

“Selama ini tidak ada kontrol. Sebetulnya kebjikan yang tidak ada kontrol tidak akan berjalan dengan baik. Karena aparat pemerintah melaksanakannya penuh keraguan,” imbuhnya.