Peringati May Day, Balikpapan Punya Bus Kesemas

IBUKOTAKINI.COM - Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menegaskan komitmen pemerintah kota untuk terus melindungi hak-hak pekerja, termasuk memediasi berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih menjadi keluhan buruh di daerah.

Pernyataan itu disampaikan Bagus dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Balikpapan dan federasi buruh yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional, Rabu 1 Mei 2025.

“Forum seperti ini penting. Hari Buruh jadi momentum untuk duduk bersama—antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha—agar semua pihak terakomodasi,” kata Bagus.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah layanan BPJS Kesehatan yang dinilai masih menyulitkan pekerja, terutama dalam kondisi darurat di luar jam kerja.

“Kita sudah siapkan Bus Kesemas 24 jam untuk mengantisipasi jika ada pekerja yang butuh layanan kesehatan di malam hari. Ini bentuk tanggung jawab kami terhadap pekerja,” ujarnya.

BACA JUGA:

Didatangi Bahlil, Ini Capaian Lapangan SPS Samboja - ibukotakini.com

Bagus juga menyinggung pentingnya menjaga proporsi tenaga kerja lokal di Balikpapan sebagai kota jasa.

Menurutnya, regulasi harus tetap memihak kepada warga lokal tanpa mengabaikan aturan nasional.

Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri menyampaikan sejumlah isu lain yang diangkat dalam RDP, mulai dari lambannya pembahasan Perda Disabilitas, pemotongan gaji, hingga penambahan biaya seragam sekolah.

“Tadi buruh juga menanyakan kenapa sudah ada tiga setel seragam dari Pemkot, tapi masih ada penambahan seragam yang dibebankan ke orang tua. Ini tidak boleh terjadi,” tegas Alwi.

BACA JUGA:

15 ribu Pekerja Rentan Dapat Bantuan Jaminan Sosial Pemkab PPU - ibukotakini.com

Alwi menyesalkan ketidakhadiran Kepala BPJS dalam forum tersebut. Karena itu, DPRD akan menjadwalkan ulang RDP agar masalah-masalah yang disampaikan bisa dijawab langsung oleh pimpinan BPJS.

“Kalau hanya perwakilan yang hadir, jawabannya tidak tuntas. Kami ingin kepala BPJS hadir langsung agar persoalan selesai,” ujarnya.

DPRD juga akan memanggil pihak Imigrasi untuk meminta data resmi terkait tenaga kerja asing (TKA) di Balikpapan yang dinilai belum transparan.

“Berapa jumlah TKA, di sektor mana saja, dan perusahaan mana yang menggunakan? Semua harus jelas agar pengawasan kami tidak asal,” kata Alwi.

BACA JUGA:

Bertemu Serikat Buruh, Ini Janji Gubernur Kaltim - ibukotakini.com

Selain itu, keluhan soal status kerja dan pemotongan gaji di proyek kilang RDMP juga menjadi sorotan. DPRD berencana memanggil manajemen untuk meminta penjelasan.

Di sisi lain, Alwi mengapresiasi langkah Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) yang telah mengangkat sejumlah pekerja outsourcing menjadi karyawan tetap.

“Ini contoh baik. Sekarang outsourcing hanya untuk security dan kebersihan. Yang lain sudah diangkat jadi karyawan tetap,” ujarnya.

RDP tersebut dihadiri oleh perwakilan DPRD, OPD teknis, dan perwakilan federasi buruh.

BACA JUGA:

Akhiri Jabatan Ketua Apindo Kaltim, SBS Serah Terima Berita Acara ke Abriantinus - ibukotakini.com

Pemerintah berharap melalui dialog ini, kesejahteraan buruh Balikpapan bisa terus meningkat. (ADV)