Perlukah Sistem Pilkada Diubah? Ini Kata Akademisi

IBUKOTAKINI.COM - Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali menuai sorotan akademisi di Kalimantan Timur. 

Perdebatan mengemuka seiring penilaian bahwa baik pilkada langsung maupun pemilihan melalui DPRD sama-sama memiliki konsekuensi serius bagi kualitas demokrasi lokal.

Pengamat politik Universitas Mulawarman, Anwar Alaydrus, menilai pilkada langsung melahirkan persoalan struktural, terutama akibat tingginya biaya politik yang harus ditanggung kandidat. 

Ongkos politik yang besar itu, menurut dia, kerap mendorong kepala daerah terpilih mencari cara untuk mengembalikan modal, yang pada akhirnya membuka ruang praktik korupsi.

“Rata-rata kepala daerah yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi itu bermain di perizinan. Ada penjabat kepala daerah yang hanya tiga bulan menjabat, tapi mengeluarkan lebih dari 250 izin tambang dan sawit. Selama tanda tangan masih laku, itu akan dilakukan, karena biaya politiknya sangat tinggi,” ungkap Anwar dalam diskusi publik bertema Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada di Balikpapan, Rabu (4/2/2026).

Anwar menjelaskan, pilkada langsung juga memicu kompetisi politik yang tidak sehat. Kemenangan sering kali ditentukan oleh kekuatan modal, bukan kapasitas dan rekam jejak kepemimpinan. 

Elektabilitas, kata dia, kerap dibangun secara artifisial melalui politik uang dan mobilisasi pragmatis, sementara uji kapabilitas calon terpinggirkan.

BACA JUGA:

Ekonom Sebut Nuklir Solusi Energi Murah Jangka Panjang - ibukotakini.com

Menurut Anwar, dorongan untuk mengembalikan pilkada ke mekanisme tidak langsung muncul karena aktor politik belajar dari mahalnya biaya pilkada langsung. 

Dengan jumlah pemilih yang jauh lebih sedikit, proses lobi dinilai lebih terukur dan efisien dari sisi biaya, meski berisiko mempersempit partisipasi publik.

“Kalau dipilih DPRD, biayanya jelas jauh lebih kecil. Cukup pegang 30 anggota dewan, dikali Rp 2 miliar, itu sudah pasti jadi. Sementara kalau di masyarakat, ratusan miliar pun peluangnya masih 50 banding 50,” kata Anwar.

Pandangan serupa disampaikan pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman, Saipul. Ia menilai pilkada langsung belum berjalan ideal karena berlangsung di tengah kondisi sosial yang belum siap, baik dari sisi pendidikan politik maupun ketahanan ekonomi masyarakat. 

Kondisi tersebut, menurut dia, membuat praktik politik transaksional tumbuh subur dalam setiap kontestasi.

Saipul menegaskan, politik uang tidak selalu berbentuk pembagian uang atau barang. Praktik tersebut juga mencakup janji, bantuan terselubung, hingga investasi pra-pemilu yang bersifat transaksional. 

Rendahnya literasi politik membuat pemilih sulit membedakan antara program kebijakan dan manipulasi politik.

“Manipulasi politik itu bukan hanya uang atau barang, tapi juga janji dan investasi sebelum pilkada. Ini terjadi karena kedewasaan pemilih belum terbentuk sepenuhnya,” ujar Saipul.

BACA JUGA:

PR Tahun 2026: Revisi UU Pemilu–Pilkada - ibukotakini.com

Ia juga mengaitkan pilkada langsung dengan mekanisme pencalonan partai politik yang dinilai belum transparan. Kondisi ini mendorong kandidat menempuh jalan pintas politik uang, sehingga ketika terpilih berada di bawah tekanan untuk mengembalikan modal politik.

“Kalau sejak awal niatnya sudah menggunakan segala cara untuk menang, maka manipulasi politik itu kejahatan yang disadari. Ibarat sungai, kalau hulunya sudah kotor, air di hilir tetap kotor,” tegasnya.

Sementara itu, sosiolog Universitas Mulawarman, Sri Murlianti, menilai pilkada langsung memang dijalankan dalam kondisi sosial yang belum sepenuhnya siap, terutama dari sisi pendidikan politik dan kesadaran berdemokrasi. 

Namun, ia menegaskan persoalan utama bukan terletak pada pemilih.

“Kalau dibilang masyarakat belum siap, itu bukan alasan untuk kembali ke sistem lama. Yang harus dibenahi justru partai politik. Saat ini, banyak partai lebih mirip kerajaan keluarga ketimbang institusi demokratis,” ujar Sri. ***