Persentase Kemiskinan Kaltim Turun, Pemprov Fokus Eliminasi Kemiskinan Ekstrem
- Pemerintah pusat menargetkan eliminasi kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada akhir 2024
Kabar Ibu Kota
SAMARINDA – Persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur pada Maret 2024 tercatat sebesar 5,78 persen atau sekitar 221.340 jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,33 persen atau 9.730 jiwa dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, Kaltim berada di peringkat ke-12 sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin ekstrem paling sedikit.
Pemerintah pusat menargetkan eliminasi kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada akhir 2024. Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Kaltim menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai panduan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Dalam Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Selasa (3/12/2024), disampaikan tiga strategi utama berdasarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020.
Yakni: Menekan angka pengeluaran keluarga miskin; Meningkatkan pendapatan melalui program pemberdayaan; Mengoptimalkan intervensi di kantong-kantong kemiskinan.
Sri Wahyuni menjelaskan bahwa dokumen RPKD akan berfungsi sebagai acuan kebijakan yang mencakup analisis penyebab kemiskinan, solusi, serta program prioritas sesuai karakteristik wilayah.
BACA JUGA:
Penuhi Kebutuhan Air Bersih Jangka Panjang, Pj Bupati PPU Bahas Potensi Kerja Sama - ibukotakini.com
“Yang kita perlu lakukan juga adalah mendekat dengan BPS untuk memahami data kemiskinan secara mendalam, sehingga program intervensi tepat sasaran,” ujarnya dikutip dalam akun resmi Pemprov Kaltim pada Rabu, 4 Desember 2024.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Kota Samarinda memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di wilayah perkotaan, yaitu sebanyak 44.524 jiwa. Sementara itu, Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat jumlah penduduk miskin terbesar di wilayah kabupaten, yaitu 57.459 jiwa.
Untuk memastikan efektivitas program, pendekatan akan dilakukan secara tematik berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. Solusi yang dirancang juga akan mengadopsi pengalaman dari daerah lain dengan karakteristik serupa.
Hadir dalam rapat TKPK, Asisten Pemerintahan dan Kesra HM Syirajuddin, Kepala Dinas Sosial Andi Muhammad Ishak, dan Karo Kesra Setda Provinsi Kaltim Dasmiah.
“Dengan upaya kolaboratif ini, kami optimis eliminasi kemiskinan ekstrem di Kaltim dapat tercapai sesuai target,” tutup Sri Wahyuni. ***