Pertambahan Penduduk IKN, Disdag Balikpapan Dorong Pembangunan Pasar Induk Lengkap

BALIKPAPAN,IBUKOTAKINICOM- Untuk dapat mendukung ketersediaan pangan masyarakat dengan pertambahan penduduk yang terjadi, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Balikpapan mengusulkan pembangunan Pasar Induk di Kota Beriman.

Ke depannya, pasar tersebut tak hanya akan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan saja. Tetapi, juga kebutuhan daerah di sekitar Kota Beriman. Apalagi, dengan adanya proyek strategis nasional Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Haemusri Unar, Kadisdag Balikpapan mengungkapkan, Detail Engineering Design (DED) berkaitan dengan rencana pembangunan pasar tersebut bahkan sudah ada sejak tahun 2019 lalu.

“Artinya, lahan pemerintah itu ada (untuk mendukung pembangunan Pasar Induk),” ujarnya ketika ditemui, Sabtu (15/4/2023).

BACA JUGA:

• https://ibukotakini.com/read/pemkab-penajam-gelar-pasar-murah-di-9-lokasi-ini-daftarnya
• https://ibukotakini.com/read/suwanto-soroti-kegiatan-jual-beli-di-pinggir-jalan-beller-jangan-dikatakan-pasar
• https://ibukotakini.com/read/angka-inflasi-diatas-standar-nasional-tpid-gelar-pasar-murah-selama-5-hari

Gambaran keberadaan Pasar Induk tersebut juga melihat Kota Balikpapan yang sebagian besar kebutuhan pangannya dipasok dari Jawa dan Sulawesi.

Seperti halnya Jakarta, Balikpapan juga dikenal sebagai kota jasa, bukan daerah penghasil pangan. Tak ada potensi pertanian, pangan dan hortikultura yang dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pangan di kota ini.

Ditambah, populasi penduduk yang kian bertambah secara masif dengan adanya proyek-proyek besar berskala nasional di sekitar wilayah Kota Balikpapan.

“Untuk memenuhi pasokan (pangan) kita dengan tingkat pertambahan penduduk yang rata-rata 9.000 orang. Belum lagi ada proyek strategis nasional RDMP, kemudian IKN. Semua konsumsi makannya ada di Balikpapan,” terang Haemusri.

Dengan melihat neraca perdagangan, lanjutnya, kebutuhan yang ada saat ini tak akan mampu mencakup keseluruhan penduduk ke depannya. Sehingga, perlu ada kerja sama antar daerah, khususnya dengan daerah penghasil pangan.

Nantinya, rencana atas Pasar Induk tersebut akan menjadi titik gudang yang memiliki fasilitas lengkap.

“Harus lengkap. Ada pasar induk, gudang, pendukung yang lain, seperti cold storage untuk pendingin dan sebagainya,” katanya.

Tak ada lagi kegiatan bongkar muat dengan skala besar yang terjadi di pasar-pasar rakyat yang tersebar di sejumlah wilayah di Kota Balikpapan. Didukung dengan adanya larangan melintas bagi truk bermuatan besar di wilayah perkotaan yang telah diimplementasikan melalui Peraturan Wali Kota Balikpapan.

“Nanti di Pasar Pandansari (misalnya), itu hanya sebagai penerima untuk distribusi kepada masyarakat perkotaan. Sesuai juga dengan statusnya pasar tradisional atau pasar rakyat,” jelasnya.

“Truk-truk logistik itu juga jadinya kan tidak perlu masuk ke kota. Karena, ada Perwali sebenarnya, kecuali malam hari,” tambahnya.

Sehingga, hanya mobil-mobil bermuatan sedang dan kecil saja yang akan bergerak dari Pasar Induk yang sedang direncanakan pembangunannya itu, menuju ke pasar-pasar rakyat/tradisional yang ada.

Kendati begitu, realisasi pembangunan ini masih terkendala dalam hal anggaran. Sebab, biaya yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas ini memang tak sedikit. Bahkan, mencapai Rp 50 miliar.

“Kalau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan memang tidak memungkinkan, karena banyak hal yang dibiayai. Menurut saya, Pemerintah Provinsi Kaltim bisa membantu dengan mengalokasikan anggaran tersebut pada APBD Provinsi atau mungkin dengan APBN,” usulnya.

Berkaitan dengan legalitas lahan, Haemusri juga mendorong Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memastikan hal tersebut. Karena, hal itu adalah syarat pertama yang harus dipenuhi oleh Pemkot Balikpapan untuk mengusulkan permohonan anggaran pembangunan Pasar Induk.

“Kalau (lahan) itu milik pemerintah, berapapun anggaran yang dibutuhkan pasti akan disiapkan. Luasannya 11 hektare di Kilometer 5,” pungkasnya. ###