Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), rapat koordinasi bersama terkait pembahasan data dan pelaksanaan reforma agraria bandara VVIP dan jalan Tol.
Advertorial

Pj Bupati PPU Minta Fokus Data Luasan Bandara VVIP IKN

  • PENAJAM - Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Penajam PPU bahas data dan pelaksanaan reforma agraria bandara VVIP dan jalan tol.
Advertorial
Is Wahyudi

Is Wahyudi

Author

PENAJAM,  IBUKOTAKINI.COM - Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat koordinasi bersama Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun pada Sabtu (23/3) malam. 

Rapat ini membahas data dan pelaksanaan reforma agraria bandara VVIP dan jalan tol, sekaligus sebagai persiapan bahan laporan Pj Bupati terkait penyelesaian reforma agraria.

Rapat yang berlangsung di kediaman Pj Bupati PPU ini dihadiri oleh Sekda Tohar, Dandim 0913 PPU Letkol Inf Arfan Affandi, Kapolres PPU AKBP Supriyanto, Kajari PPU Faisal Arifuddin.

Hadir pula Ketua Pengadilan Negeri Jimmy Rayle, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Nicko Herlambang, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sodikin.

Kemudian Inspektur Daerah Budi Santoso, sejumlah kepala perangkat daerah, Camat Penajam, dan lurah di lima kelurahan yang terdampak reforma agraria.
 

BACA JUGA:

Dalam laporannya, Asisten I Nicko Herlambang menyampaikan bahwa Pj Bupati meminta Tim GTRA untuk fokus pada luasan yang sudah ditentukan, yaitu 1.883 hektar. Terkait penambahan parameter bandara, akan dibahas lebih lanjut sembari menunggu surat resmi dari Kementerian Perhubungan.

"Segera diagendakan rapat pada hari Senin malam, bila perlu melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Bank Tanah," kata Makmur Marbun.

Rapat dilanjutkan dengan diskusi roundtable terkait laporan yang dipaparkan. Tim GTRA membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam seluruh rangkaian reforma agraria.

Pj Bupati PPU menekankan pentingnya percepatan penyelesaian reforma agraria agar masyarakat yang terdampak dapat segera mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka.

"Saya minta Tim GTRA bekerja keras dan menyelesaikan tugas ini dengan baik. Kita harus memastikan bahwa masyarakat yang terdampak mendapatkan haknya," tegas Makmur Marbun.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian reforma agraria bandara VVIP dan jalan tol di PPU, sehingga masyarakat yang terdampak dapat segera mendapatkan haknya. (*Adv/Diskominfo-PPU)