Zainal Arifin
Penajam

Pj Bupati PPU Sebut Transformasi Posyandu untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

  • Posyandu bukan hanya objek pembangunan desa, melainkan subjek yang berperan aktif dalam implementasi otonomi desa.
Penajam
Is Wahyudi

Is Wahyudi

Author

IBUKOTAKINI.COM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Acara yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan ini mengusung tema "Transformasi Posyandu Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Melayani Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU, Zainal Arifin, melalui Zoom Meeting. Dalam sambutannya, Zainal menegaskan pentingnya bimtek tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Posyandu kepada masyarakat.

“Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wujud kemitraan dengan pemerintah desa, di mana Posyandu memainkan peran penting dalam pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan, serta pembinaan masyarakat,” ucap Zainal.

Zainal juga menyoroti bahwa Posyandu bukan hanya objek pembangunan desa, melainkan subjek yang berperan aktif dalam implementasi otonomi desa. Ia berharap peserta bimtek mampu memahami kebijakan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, serta memahami tugas dan fungsi Posyandu dalam kerangka kebijakan tersebut.

Di sisi lain, Sri Kusuma Wanahyu, Pembina PKK Kabupaten PPU, menekankan bahwa Posyandu merupakan garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan peningkatan gizi. Sebagai lembaga kemasyarakatan desa, Posyandu memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan masyarakat melalui pendekatan berbasis masyarakat.

BACA JUGA:

"Posyandu, seperti PKK, RT RW, dan karang taruna, adalah bagian dari upaya memperkuat desa demi kesejahteraan masyarakat,” tandas Sri Kusuma. 

Menurutnya, pentingnya kesepahaman bersama antara perangkat daerah terkait kebijakan Posyandu di era transformasi layanan primer.

Dalam bimtek ini, Sri Kusuma berharap organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor dapat bersinergi dalam menjalankan enam bidang SPM yang meliputi kesehatan, sosial, pendidikan, PUPR, permukiman, dan trans-bum-linmas. 

“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat, terutama bagi ibu dan anak,” tutupnya. (Adv/Diskominfo PPU)