PKS Dorong Optimalisasi Pendapatan dan Pemanfaatan APBD di Kutai Timur

IBUKOTAKINI.COM – Perwakilan Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Syaiful Bakhri, menekankan pentingnya pengoptimalan pendapatan daerah dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Syaiful dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025 yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024). Rapat tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kutim, Poniso Surryo Renggono, serta 23 anggota dewan dan perwakilan Forkopimda Kutim.

Dalam paparannya, Syaiful menjelaskan estimasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 yang mencapai Rp 11,15 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 358,388 miliar; Pendapatan transfer: Rp 10,245 triliun; Pendapatan daerah yang sah lainnya: Rp 547,795 miliar.

Namun, ia menilai bahwa angka PAD masih bisa ditingkatkan jika pemerintah mampu menggali sumber pendapatan yang belum dioptimalkan.

"Jika pemerintah mampu menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang belum dioptimalkan, kita bisa melihat peningkatan yang signifikan," ujar Syaiful.

BACA JUGA:

Fraksi PIR DPRD Kutim Tekankan Strategi Konkret untuk APBD 2025 - ibukotakini.com

Syaiful mendorong pemerintah untuk memperluas basis pajak daerah, khususnya melalui perizinan usaha, serta memaksimalkan penerimaan dari retribusi yang selama ini belum optimal.

"Perlu ada langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan daerah, terutama dari sektor-sektor yang selama ini belum tergarap maksimal," tegasnya.

Anggota Komisi C DPRD Kutim tersebut juga menilai pemanfaatan APBD secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

"Pelayanan mendasar bagi kebutuhan utama masyarakat Kutai Timur harus menjadi perhatian utama," katanya.

Syaiful menyebut pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama sektor ekonomi kerakyatan. Menurutnya, alokasi APBD yang signifikan harus terealisasi dalam bentuk program-program nyata yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

"Kami berharap program-program ini dapat berjalan dengan lancar sehingga sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dapat diminimalisir," imbuhnya.

Syaiful menutup dengan menekankan bahwa pengelolaan APBD yang baik akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin melihat hasil nyata dari setiap alokasi anggaran yang ada, sehingga masyarakat merasakan manfaatnya," pungkasnya. (Adv)