
Platinum Hotel Balikpapan Biayai BPJS 500 Warga Sekitar
- Raih Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan
Balikpapan
IBUKOTAKINI.COM – Platinum Hotel Balikpapan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memberikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada 500 pekerja rentan selama satu tahun penuh.
Atas partisipasi tersebut, perusahaan menerima penghargaan dalam program SERTAKAN (Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda).
Program ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Melalui program tersebut, Platinum Hotel memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang belum memiliki jaminan perlindungan kerja.
Direktur Operasional Platinum Hotel Balikpapan, Soegianto, mengatakan bantuan iuran tersebut merupakan bentuk kontribusi perusahaan agar keberadaannya memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
BACA JUGA:
100 Ribu Pekerja Informal Balikpapan Belum Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
"Dengan demikian keberadaan Platinum Hotel Balikpapan dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, baik melalui pekerja, mitra, maupun warga sekitar," kata Soegianto.
Selain Platinum Hotel Balikpapan, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam program SERTAKAN.
PT Bayan Resources Tbk memberikan bantuan iuran kepada 5.300 pekerja rentan selama satu bulan. Four Points Hotel melindungi 853 pekerja selama dua bulan, sedangkan Trakindo memberikan bantuan kepada 100 pekerja rentan selama enam bulan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Rozani Erawadi, mengatakan program SERTAKAN telah masuk dalam kebijakan pemerintah daerah.
BACA JUGA:
Apresiasi SKK Migas untuk Balikpapan: Izin Cepat, Lingkungan Dijaga
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 400.1.5.5/4231/B.KESRA-I tentang Implementasi Program Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda (SERTAKAN) BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 10 Agustus 2026.
"Surat edaran ini membuka ruang bagi partisipasi perusahaan dalam ikut serta membantu jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah, yang sebelumnya ditanggung pemerintah daerah," kata Rozani, Jumat (30/10/2026).
Iuran BPJS Ketenagakerjaan Hanya Rp16.800 per Bulan
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Faizal Rachman, menjelaskan pekerja yang mengikuti program SERTAKAN mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Iurannya relatif terjangkau, yakni Rp16.800 per orang per bulan atau Rp201.600 per tahun.
Menurut Faizal, perlindungan tersebut tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja, tetapi juga keluarga ketika risiko kecelakaan kerja atau kematian terjadi.
BACA JUGA:
Berikan Perlindungan bagi Pekerja, PT IGL dan PT BTL Raih Apresiasi Bupati
"Saat ini sedang ada relaksasi atau diskon 50 persen untuk pembayaran iuran bukan penerima upah di luar bantuan pemerintah atau pembayarannya di luar APBN," ujarnya.
Selama relaksasi berlangsung, masyarakat hanya dikenakan biaya iuran Rp8.400.
Faizal menegaskan, jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar memberikan santunan ketika risiko terjadi. Lebih dari itu, program tersebut membantu memastikan keluarga pekerja tetap memiliki masa depan ketika kehilangan sumber penghasilan.
Hampir 100 Ribu Pekerja Informal Balikpapan Belum Terlindungi
Perluasan perlindungan pekerja menjadi tantangan tersendiri di Balikpapan. Dari sekitar 323 ribu pekerja, baru 168 ribu orang atau 51,35 persen yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
BACA JUGA:
Layanan Keuangan BRI Hadir di Pelosok Lewat Jaringan AgenBRILink
Sementara itu, jumlah pekerja informal mencapai sekitar 131 ribu orang. Dari kelompok tersebut, hampir 100 ribu pekerja belum mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Kondisi ini menunjukkan masih besarnya kebutuhan perluasan kepesertaan, terutama bagi pekerja informal dan kelompok rentan.
Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat sekitar Rp400 miliar hingga 30 September 2026. Pembayaran tersebut mencakup sekitar 26.932 kasus klaim, termasuk manfaat beasiswa senilai Rp3 miliar.
Partisipasi perusahaan melalui program SERTAKAN diharapkan dapat mempercepat perluasan perlindungan pekerja. Kolaborasi dunia usaha dan pemerintah menjadi salah satu cara memastikan pekerja informal tidak menghadapi risiko pekerjaan tanpa jaminan sosial.***
