Polisi Kawal Pupuk, Petani Kaltim Bisa Bernapas Lega
- PT Pupuk Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia MoU Pengamanan Pupuk
Kabar Ibu Kota
IBUKOTAKINI.COM - Kabar baik datang dari sektor pertanian Kalimantan Timur. Distribusi pupuk kini mendapat pengawalan langsung aparat negara.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman antara PT Pupuk Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pupuk subsidi dan komersial hingga ke tangan petani.
Apresiasi itu disampaikan Rudy saat peresmian Proyek Revamping Pabrik Amoniak Kaltim 2 milik PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Kamis, 29 Januari 2026.
“Kami merasa tenang melihat kehadiran Bapak Kapolri hari ini. Ini bukti Polri bukan hanya menjaga keamanan, tetapi memastikan stok dan distribusi pupuk aman bagi petani Kaltim bahkan Indonesia,” ujar Rudy.
BACA JUGA:
Pupuk Indonesia Bangun Pabrik NPK Nitrat Pertama di RI - ibukotakini.com
Menurutnya, distribusi pupuk selama ini menjadi titik rawan penyelewengan.
Ketika pupuk tersendat, musim tanam terganggu, hasil panen menurun, dan harga pangan ikut bergejolak.
Karena itu, kehadiran Polri di lapangan dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas pangan dan keberlangsungan hidup ribuan keluarga petani di Benua Etam.
Pengawasan dilakukan menyeluruh, mulai dari gudang penyangga hingga kios pengecer di pelosok kabupaten dan kota.
Langkah ini diyakini mampu menekan praktik tengkulak dan pengecer nakal yang menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
BACA JUGA:
Prabowo Umumkan Indonesia Swasembada Pangan - ibukotakini.com
Jalur distribusi darat dan perairan pun dipastikan aman agar pupuk tetap tiba tepat waktu, termasuk ke wilayah terpencil.
“Petani tidak lagi dihantui kelangkaan pupuk saat memasuki masa tanam. Jika pupuk lancar, panen melimpah, dan harga pangan tetap terjangkau,” tegas Rudy dalam pernyataan resmi yanag dikutip Minggu, 2 Februari 2026.
Ia menambahkan, kolaborasi ini sangat strategis karena Kalimantan Timur berperan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara. Kemandirian pangan, kata dia, menjadi prioritas yang tak bisa ditawar.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan kerja sama ini bertujuan memastikan pupuk benar-benar tepat sasaran dan tepat waktu sampai ke petani.
BACA JUGA:
“Jika terjadi keterlambatan distribusi, secara nasional dampaknya bisa menimbulkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah,” ujarnya. ***