Politisi PDIP Guntur Romli Ingatkan Potensi Ricuh di Sidang Ijazah Jokowi
- Singgung Pengerahan 10 Bus Massa
Politik
IBUKOTAKINI.COM – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mengingatkan adanya potensi kericuhan menjelang sidang kesaksian Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Guntur menduga kericuhan bisa sengaja dipicu untuk menggagalkan kehadiran Jokowi sebagai saksi dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo.
Peringatan tersebut disampaikan Guntur melalui pernyataannya yang menyoroti kabar pengerahan massa menjelang persidangan.
Dia menyebut beredar informasi mengenai pengerahan 10 bus massa dan konsolidasi sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dikaitkan dengan jaringan Listyo Sigit Prabowo.
BACA JUGA:
Penyadapan Presiden: Mahfud Ungkap 6 Orang Ditangkap di Rumah Mantan Kapolri
Listyo Sigit sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto bersama dua orang lainnya.
Guntur mempertanyakan urgensi pengerahan massa dalam jumlah besar untuk mendampingi seorang saksi di persidangan.
"Untuk apa seorang saksi didampingi yang katanya pengerahan ribuan massa? Pengadilan bukan arena unjuk kekuatan," kata Guntur.
Menurut dia, potensi kericuhan patut diwaspadai karena bisa menjadi alasan bagi Jokowi untuk tidak memberikan kesaksian.
BACA JUGA:
"Patut dicurigai bahwa kericuhan justru yang dicari. Jika sidang ricuh, Jokowi punya alasan untuk batal bersaksi," ujarnya.
Karena itu, Guntur meminta semua pihak tidak terpancing provokasi. Dia justru mendorong agar Jokowi tetap hadir dan memberikan keterangan secara langsung di hadapan majelis hakim.
Menurut Guntur, kesaksian Jokowi merupakan momen yang dinantikan publik untuk mendengar keterangan langsung dari mantan kepala negara tersebut dalam perkara yang sedang berjalan.
"Biarkan Jokowi datang. Biarkan ia masuk ruang sidang, duduk di kursi saksi, dan menjawab pertanyaan di bawah sumpah," tegasnya.
BACA JUGA:
Program Magang Nasional Digaji Pemerintah Mulai Lagi 30 Oktober 2026
Guntur juga mengingatkan masyarakat yang hadir di PN Jakarta Timur agar tidak merespons tindakan provokatif, baik berupa ejekan, dorongan, teriakan maupun pancingan fisik.
Dia menilai tindakan semacam itu berpotensi menyulut bentrokan jika tidak disikapi dengan kepala dingin.
Selain kepada masyarakat, Guntur meminta aparat keamanan memastikan proses persidangan berlangsung tertib dan Jokowi dapat menjalankan kewajibannya sebagai saksi.
Dia juga mendesak aparat memproses secara hukum siapa pun yang terbukti menjadi penggerak provokasi.
BACA JUGA:
Putusan MA soal Suket Gibran, Denny Minta Mundur, Mahfud Singgung Pidana
"Kepada aparat: pastikan saksi hadir, sidang berjalan, dan siapa pun penggerak provokasi diproses hukum," katanya.
Guntur menegaskan persidangan harus menjadi tempat menguji keterangan dan fakta hukum, bukan ajang adu kekuatan massa.
"Kebenaran tidak butuh kerusuhan. Yang dibutuhkan hanya keberanian bersaksi di depan hakim," pungkasnya.
Jokowi Dijadwalkan Bersaksi
Sebelumnya, Jokowi dipastikan hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazahnya dengan terdakwa Roy Suryo di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
BACA JUGA:
Buku Biografi Jokowi Kini Hadir dalam Bahasa Spanyol di Barcelona
Ajudan Jokowi, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, mengonfirmasi kehadiran mantan presiden tersebut. Jokowi dijadwalkan tiba di pengadilan sekitar pukul 08.30 WIB.
Selain dalam perkara Roy Suryo, Jokowi juga dijadwalkan memberikan kesaksian dalam persidangan terpisah dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau dr. Tifa.
Kehadiran Jokowi menjadi bagian dari agenda pembuktian yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut.***